Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terserah, Apa Maunya Anggota Dewan...

Kompas.com - 08/04/2011, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR memutuskan terus berjalan dengan proyek pembangunan gedung baru beranggaran Rp1,138 triliun. Masukan dan kritik keras yang dilayangkan sebagian besar masyarakat tak mampu menyurutkan langkah para wakil rakyat untuk memiliki gedung baru.

Ungkapan kecewa, kesal, bahkan pasrah, dilontarkan para pembaca Kompas.com dalam kolom komentar di beberapa berita pasca DPR memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. Apa saja komentar mereka?

Kusworo, yang mem-posting komentar pada Kamis (7/4/2011) pukul 19.41 mengatakan, "Bosenlah..!!terserah apa maunya para anggota dewan yg terhormat???".

Fransiskus Tulolo mengungkapkan kekecewaannya karena wakil rakyat ternyata tak mendengarkan opini yang dilontarkan publik selama ini. "Memang DPR sudah buta dan tuli, shg tidak lagi mau mendengar dan melihat keinginan Rakyat....waktu nya untuk unjuk perasaan apa yg kita inginkan !".

Komentar senada juga dituliskan Agus Susilo, yang teringat dengan perkataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid tentang para anggota DPR. Apa kata Agus?

"Beginilah nasib bangsaku kalau wakil rakyat sudah tidak mempunyai kemampuan mendengar dan melihat rakyatnya...... semua yang dikatakan almarhum gus Dur tentang wakil rakyat semuanya benar walaupun dulu saya sempat tidak percaya sama Gus Dur ternya sekarang semua terbukti....kwalitas wakil rakyat kami ya seperti ini.... mana yang wakil partai mana yang wakil rakyat jelas sekarang....," demikian Agus.

Tetap teriak Seusai rapat konsultasi, Kamis (7/4/2011) petang, Wakil Ketua DPR Anis Matta berdalih, Dewan sudah merespons masukan publik terhadap rencana pembangunan gedung DPR. Respons itu, setidaknya, dengan melakukan efisiensi dari sisi anggaran.

"Secara umum, alasan (fraksi) yang menyetujui adalah semua kritikan dari masyarakat sudah diproses dalam rapat konsultasi 19 Oktober tahun lalu, mulai soal efisiensi, hingga aspek lainnya," kata Anis.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, meminta masyarakat mendukung keputusan DPR, dengan terus meneriakkan agar anggaran pembangunan gedung diturunkan. "Yang paling penting kan dukungan masyarakat bisa meneriakkan harga gedung lebih murah. Kami juga berharap harga gedung ini bisa lebih murah," ujar Pramono.

Menanggapi pernyataan Pramono ini, beberapa pembaca meresponsnya dengan berbagai komentar. "Kirain teriak turunkan harga apa, gak taunya harga gedung?? Oalah, kirain harga sembako," tulis Amir Saipudin.

Komentar Mohamad Idris Rozy lain lagi, "rakyat sdh capek bos berteriak pada pemimpin yg budek, bos wakil kami tapi tidak keras teriaknya membela kami," katanya.

Bagaimana dengan Anda, masih mau berteriak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com