Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Panen" Kritik, DPR Tak Terganggu

Kompas.com - 05/04/2011, 12:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan gedung baru menuai kritik keras dan penolakan publik. Bahkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melayangkan somasi kepada lembaga DPR. Tak hanya itu, Laskar Partai Demokrat juga telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan putusan pembangunan gedung Rp1.138 triliun itu. Menanggapi suara dan gugatan yang didengungkan sejumlah LSM, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, terlepas dari benar atau tidaknya kritik yang dilayangkan, DPR menampungnya sebagai sebuah aspirasi. Rencana pembangunan gedung akan jalan terus.

"Jika memang kritiknya tidak benar, ya kita anggap sebagai aspirasi saja. Itu tidak kita mengganggu. Semua boleh berpendapat," kata Ramadhan, anggota Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

"LSM ingin berada dipanggung politik DPR silakan saja. Bagi kami, suara LSM sama dengan suara rakyat untuk perbaiki diri di DPR," tambah Ramadhan.

Fraksi Partai Demokrat menjadi satu dari empat fraksi yang mendukung tetap berlangsungnya pembangunan gedung baru DPR. Selain Demokrat, Fraksi Golkar, PKS dan PKB, juga mengambil sikap yang sama.

Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, hari ini akan kembali digelar rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi untuk membahas kelanjutan proyek gedung 36 lantai tersebut. Pekan ini, keputusan soal polemik gedung baru akan diambil DPR dalam rapat paripurna 8 April mendatang.

Baca juga: Demokrat Tuding PAN Pencitraan Diri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

    Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

    Nasional
    KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

    KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

    Nasional
    Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

    Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

    Nasional
    KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

    KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

    Nasional
    KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

    KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

    Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

    Nasional
    'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

    "Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

    Nasional
    PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

    PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

    Nasional
    Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

    Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

    Nasional
    SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

    SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

    Nasional
    Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

    Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

    Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

    Nasional
    Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

    Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

    Nasional
    Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

    Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

    Nasional
    SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

    SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com