Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: PKS Bisa "Out"

Kompas.com - 06/03/2011, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu perombakan kabinet pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket pajak semakin santer terdengar. Dikabarkan, dua partai, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan   dengan Partai Demokrat mengenai sikap politik dalam pengambilan keputusan hak angket pajak.

Di antara dua partai tersebut, menurut fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshar- Abdalla, PKS paling besar kemungkinannya untuk didepak dari koalisi. Sementara  Golkar masih akan menunggu kepastian masuk atau tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. ”Kalau menurut saya yang urgent itu PKS, setelah itu mencarikan pengganti Golkar,” katanya ketika menghadiri Konferensi Pers ”Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara” di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Ulil menganggap, kehadiran PKS dalam koalisi dinilai kurang menyokong upaya-upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.

Hal tersebut, menurut dia, dapat mengganggu citra Presiden Yudhoyono membangun pemerintahan yang harusnya pro Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengenai siapa yang akan menggantikan PKS dalam koalisi, menurut Ulil, peluang tersebut dimiliki oleh Partai Gerindra. ”Gerindra kemungkinan besar akan ditampung. Karena jika tidak ada pengganti yang seimbang dengan keluarnya PKS, akan berbahaya,” tuturnya.

Sementara itu, nasib Golkar akan tergantung masuk tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. Menurut Ulil, saat ini peluang masuk tidaknya PDI-P menggantikan Golkar dalam koalisi adalah 50-50. ”Sekarang ini masih 50-50 kalau melihat berapa persen potensi PDI-P masuk ke dalam koalisi. Tapi, kalau PDI-P dapat ditarik ke dalam koalisi, sudah pasti Golkar semua out,” ujarnya.

Namun, jika PDI-P tidak masuk ke dalam koalisi, menurut dia, reshuffle akan tetap dijalankan. ”Golkar akan tetap di dalam, kemudian PKS out, dan sangat besar kemungkinannya Gerindra akan ditarik ke dalam koalisi,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com