Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM Desak SBY Bongkar Kasus Century dan Masaro

Kompas.com - 09/11/2009, 13:21 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang mewakili sekitar 120 lebih Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin ( 9/11 ), mendatangi Kantor KPK. Mereka menyatakan aspirasinya dan mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menunjukkan tindakan nyata mengusut kasus Century dan Masaro sebagai bentuk komitmen program 100 hari.

Aksi mereka ini diwarnai dengan adegan teatrikal serta menyanyikan seruan-seruan mendesak agar KPK lebih serius menangani kasus Century. Terlihat juga mereka membawa roti buaya dan boneka pocong sebagai matinya penegakkan hukum di Indonesia.

Gempar Dwi Pambudi, salah satu koordinator aksi mengatakan, mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia telah menyatukan tekad untuk menuntut pemerintah membersihkan mafia-mafia peradilan dan makelar kasus di berbagai lembaga-lembaga penegak hukum. "Presiden harus segera mengambil langkah membongkar kasus Century dan Masaro. Polri dan Kejaksaan juga harus segera bersih dari mafia dan makelar kasus," kata Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) ini dalam orasinya.

Lebih lanjut mereka juga menilai tindakan pengunduran diri Wakil Jaksa Agung AH Ritonga dan Kabareskrim Susno Duadji masih belum dilakukan secara konkrit. "Susno dan Ritonga harus betul-betul diberhentikan secara tetap. Semua pihak yang terlibat dalam rekaman skenario rekayasa juga harus diusut tuntas," tegasnya.

Aksi ini masih terus berlanjut di depan Gedung KPK. Namun, belum ada perwakilan KPK yang menemui mereka dan menerima aspirasi yang disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com