Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Tak Dicopot, Polri Membangkang Presiden

Kompas.com - 06/11/2009, 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial menyayangkan pengunduran diri Komjen Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri yang hanya bersifat sementara.

Managing Director of Imparsial Rudi Marpaung mengatakan, kepolisian tidak melakukan langkah tegas terhadap Susno yang diduga terlibat dalam kejahatan karena disebut-sebut dalam rekaman Anggodo Widjojo. Dia menilai, sikap kepolisian ini merupakan pembangkangan terhadap Presiden.

"Ini bukti polisi tidak mengambil langkah tegas. Ini bisa dibaca sebagai pembangkangan terhadap Presiden karena Presiden kan pernah meminta untuk menindak tegas oknum yang melakukan pencatutan namanya," ujar Rusdi, seusai jumpa pers, di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (6/11).

Menurut Rusdi, pengunduran diri Susno tidak akan menyelesaikan masalah yang tengah memanas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sebab, kepolisian tidak memberikan sanksi yang tegas dengan mencopot Susno dari jabatannya. "Kata mundur ini kan sukarela enggak akan menyelesaikan dengan baik. Enggak ada sanksi. Kalau mengundurkan diri, mereka justru dianggap sebagai pahlawan," cetusnya.

Rekaman milik KPK itu diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, Selasa lalu. Dalam rekaman terdengar percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah pihak termasuk mereka yang diduga sebagai pejabat Polri dan Kejaksaan. Intinya mengatur rekayasa penyuapan terhadap dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dalam rekaman tersebut juga ada oknum yang menyebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung upaya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com