Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggodo Mengaku Memberikan Rp 1 Miliar

Kompas.com - 03/11/2009, 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggodo Widjojo mengakui telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi pembatalan cekal kakaknya, Anggoro Widjojo, yang tersangkut kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif di TVOne, Selasa (3/11) malam.

"Edi Sumarsono ngomong saya satu M (Rp 1 miliar), Antasari hanya suruh nyerahkan ke Chandra," kata Anggodo. Ia mengatakan karena surat pencabutan cekal yang menandatangani adalah Chandra M Hamzah. Edi Sumarsono diduga salah satu perantara penyuapan tersebut. Namun, Anggodo menyebut hal tersebut bukan upaya penyuapan, melainkan pemerasan yang dilakukan para pimpinan KPK.

Anggodo menjelaskan, Edi Sumarsono meminta uang tersebut harus diserahkan kepada Chandra M Hamzah lewat Ari Muladi dan Ade Raharja. Ia percaya kepada Ari Muladi karena kemungkinan sudah mengenal baik Antasari dalam suatu pertemuan di Malang, Jawa Timur. Ia mengaku menyerahkan uang tersebut kepada Ari Muladi.

"Saya hanya tahu uang saya saya serahkan Ari Muladi. Semua dana dalam urusan ini saya tidak langsung kepada pimpinan KPK," ujarnya.

Ia percaya uang tersebut telah sampai kepada pimpinan KPK karena sangat percaya Ari Muladi. Ia mengaku telah mengenal Ari sekitar 20 tahun dan Ari mengurusi kasus Masaro selama setahun terakhir.

Namun, ketika ditanya apakah ada bukti bahwa uang tersebut diterima pimpinan KPK, Anggodo mengatakan, "Kalau uangnya mana ada tanda terima. Kita 'bisnis' yang dipegang mulut," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com