Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggodo Mengaku Memberikan Rp 1 Miliar

Kompas.com - 03/11/2009, 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggodo Widjojo mengakui telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi pembatalan cekal kakaknya, Anggoro Widjojo, yang tersangkut kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif di TVOne, Selasa (3/11) malam.

"Edi Sumarsono ngomong saya satu M (Rp 1 miliar), Antasari hanya suruh nyerahkan ke Chandra," kata Anggodo. Ia mengatakan karena surat pencabutan cekal yang menandatangani adalah Chandra M Hamzah. Edi Sumarsono diduga salah satu perantara penyuapan tersebut. Namun, Anggodo menyebut hal tersebut bukan upaya penyuapan, melainkan pemerasan yang dilakukan para pimpinan KPK.

Anggodo menjelaskan, Edi Sumarsono meminta uang tersebut harus diserahkan kepada Chandra M Hamzah lewat Ari Muladi dan Ade Raharja. Ia percaya kepada Ari Muladi karena kemungkinan sudah mengenal baik Antasari dalam suatu pertemuan di Malang, Jawa Timur. Ia mengaku menyerahkan uang tersebut kepada Ari Muladi.

"Saya hanya tahu uang saya saya serahkan Ari Muladi. Semua dana dalam urusan ini saya tidak langsung kepada pimpinan KPK," ujarnya.

Ia percaya uang tersebut telah sampai kepada pimpinan KPK karena sangat percaya Ari Muladi. Ia mengaku telah mengenal Ari sekitar 20 tahun dan Ari mengurusi kasus Masaro selama setahun terakhir.

Namun, ketika ditanya apakah ada bukti bahwa uang tersebut diterima pimpinan KPK, Anggodo mengatakan, "Kalau uangnya mana ada tanda terima. Kita 'bisnis' yang dipegang mulut," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com