Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Resmikan National Summit

Kompas.com - 29/10/2009, 08:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara National Summit, Kamis (29/10) pukul 09.00. Presiden akan membuka acara ini dengan memaparkan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Dipastikan, sebanyak 1.424 orang hadir dalam acara nasional ini. Perhelatan nasional yang bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis" ini akan dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat terkait, di antaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para eselon I dari berbagai departemen, dan pejabat pemerintah daerah. Bakal hadir pula perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Kadin Provinsi, serta pimpinan DPR dan DPRD. Demikian juga asosiasi atau himpunan pengusaha, LSM, lembaga keuangan bank, dan non-bank, serta pengamat dan perwakilan perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu kemarin, mengatakan bahwa acara yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan Kadin ini digelar untuk memantapkan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ke depan. Acara ini adalah sarana dialog dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa.

Sebanyak tiga bidang yang akan disentuh dalam kegiatan ini adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan polhukam, yang kesemuanya dikaitkan dengan dunia usaha nasional. "Sebelum menetapkan program prioritas kerja Kabinet pada lima tahun serta 100 hari kerja kepada publik, Presiden menghendaki agar dialog dan pembahasan dilakukan. Untuk itu, National Summit akan dimanfaatkan untuk itu," ungkap Hatta.

Setelah acara pembukaan pagi ini, agenda akan berlanjut dengan sidang hingga 30 Oktober di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. Pada 31 Oktober, penanggung jawab kegiatan, yakni Wapres Boediono, akan menyampaikan laporan kepada Presiden di Istana Negara.

Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, maka direncanakan pada awal November, pemerintah akan mengumumkan kepada publik mengenai program kerja yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com