Kemungkinan, Rekaman KPK Muncul Duluan di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, rekaman yang berisi dugaan rekayasa penghancuran KPK baru akan diberikan KPK jika diminta oleh penegak hukum.

Namun, pengacara Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Trimoeljo Soerdjadi mengatakan, mereka dapat menggunakannya untuk kepentingan kliennya dalam sidang uji materiil Pasal 32 ayat 1 huruf c di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bisa saja oleh penasihat hukum dipakai (di MK). Penasihat hukum akan menyerahkan pada saat yang tepat kepada kepolisian maupun MK jika diperlukan. Timing penyerahan untuk tindak lanjut kasus Bibit dan Chandra tidak tergantung kapan KPK mau menyerahkannya," tuturnya melalui hubungan telepon, Selasa (27/10).

Rekaman tersebut, menurut Trimoeljo, dapat digunakan untuk membuktikan adanya upaya untuk menghancurkan KPK dengan merekayasa kedua mantan pimpinan KPK sebagai tersangka dan kemudian diberhentikan.

Menurut Trimoeljo, penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka dan kemudian diberhentikan merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Karena itu, mereka mengajukan uji materiil pasal 32 ayat 1 huruf c UU KPK yang mengandung asas praduga tak bersalah.

"Tak ada larangan penggunaan rekaman tersebut oleh pengacara. Selama dalam rangka pembelaan, sah-sah saja," ujar Trimoeljo.

Namun, sekali lagi Trimoeljo menegaskan bahwa itu baru kemungkinan dengan berdasar pada waktu dimulainya proses hukum di MK terlebih dulu berlangsung. Dia sangat yakin bahwa rekaman tersebut memang sebuah rekayasa untuk menghancurkan KPK. Dugaan terhadap upaya ini juga diperoleh dari sejumlah bukti lainyang enggan dirincinya.

"Ini skenario untuk menghancurkan KPK," tandasnya.