Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono-Puan Kompak Sebut PDI-P Mitra Strategis Pemerintah

Kompas.com - 20/10/2009, 19:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung terkesan kompak ketika ditanya terkait sikap akhir partainya terhadap pemerintah.

Ditemui seusai menghadiri acara pelantikan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di MPR/DPR, Selasa (20/10), keduanya punya argumentasi hampir serupa, tanpa berani menyatakan, apakah ada kader PDI-P yang akan masuk dalam kabinet.

Menurut Puan, sikap resmi akan disampaikan ibunya, Megawati, paling lambat dalam dua hari ini. Pernyataan Puan hampir sama seperti yang disampaikan pada Senin (19/10) di Gedung DPR.

"Sikap resmi PDI-P kita tunggu dalam 1 sampai 2 hari ini, dan akan disampaikan langsung oleh Ibu Mega. Yang pasti, PDI-P akan jadi mitra strategis di parlemen, bersikap kritis dengan kebijakan yang tidak pro rakyat, dan kita akan bersama-sama dalam kebijakan yang pro rakyat," kata Puan.

"Yang jelas lagi, apa pun kami siap agar jangan sampai tidak terjadi check and balances dalam kebijakan-kebijakan yang ada," ungkap Puan lagi.

Begitu juga argumentasi yang disampaikan oleh Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung.

"Dalam dua atau tiga hari ke depan, kepastian dan detail sikap serta posisi partai akan diumumkan. PDI-P seperti yang diketahui bersama akan mengambil sikap sebagai mitra strategis untuk ke depannya. Kita akan awasi dan memberi kontrol kepada pemerintah sehingga ada check and balances," kata Pramono.

"Kita ingin sampaikan, tidak ada oposisi dan koalisi. Akan tetapi, PDI-P akan tetap kritis. Jadi, jika pro rakyat, maka akan kita dukung penuh. Tapi kalau ternyata jauh dari itu, maka akan kita kritisi secara terbuka," Pram menegaskan.

Mensesneg Hatta Rajasa juga enggan memastikan saat ia dimintai komentar terkait kemungkinan kader PDI-P di kabinet. Secara diplomatis, Hatta yang kemungkinan akan dipercaya sebagai menko perekonomian ini mengaku tak tahu persis soal kemungkinan bergabungnya PDI-P menjadi mitra koalisi.

"Kok, tanya ke saya? Itu semua menjadi hak prerogatif Presiden SBY.
Jadi, saya tidak tahu. Benar, sama sekali saya tidak tahu," kilah Hatta Rajasa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pesimistis terhadap kemungkinan kader PDI-P masuk kabinet, meski dia mengakui bahwa hubungan antara partainya dan PDI Perjuangan sudah mulai membaik saat ini.

"Kalau kabinet, agaknya tidak akan masuk representasi PDI-P di situ, kalau dilihat  nama-nama yang sudah dipanggil di Cikeas. Tapi, apa pun konteksnya, hubungan yang baik di MPR dan hubungan di DPR itu menciptakan suasana baru yang lebih sejuk," kata Anas.

Namun saat ditegaskan lagi, apakah saat pengumuman nanti akan ada perubahan susunan nama-nama yang akan masuk kabinet, seperti yang sudah terungkap saat ini, Anas menjawab diplomatis. "Kita tunggu sampai Presiden mengumumkan secara resmi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com