PPKM: Stop Pemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah proses pemilihan kabinet baru periode 2009-2014, Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan konsorsium 27 organisasi lintas agama, mendesak pemerintah untuk memperhatikan soal kemiskinan. "Permintaan untuk para pemimpin sederhana saja, yaitu stop pemiskinan," kata Titik Hartini, Direktur Eksekutif PPKM dalam dialog lintar agama dengan tema kepedulian dan kebersamaan umat beragama dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan dan kesehatan di kantor PP Muhamadiyah Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Titik, melalui dialog ini anggota konsorsium ingin membangun dan memantapkan komitmen bersama untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang terkait juga dengan pendidikan dan kesehatan. "Ini adalah hak-hak dasar rakyat yang harus menjadi komitnem bersama. Lalu akan ada pernyataan bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Titik menekankan bahwa apa yang akan dihasilkan dalam dialog ini akan menjadi bahan untuk mendesak pemerintah. Karena tantangan kabinet ke depan cukup berat. "Tahun 2015 target MDG 188 negara anggota PBB termasuk Indonesia mengentaskan separoh masyarakat dari garis kemiskinan," tuturnya.

Target ini, tambahnya, memang sulit. Namun tidaklah mustahil jika ada komitmen kuat dari pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Salah satu soalnya, masih adanya timpang tindih kebijakan mikro dan makro. Di tingkat mikro ada PNPM tapi di tingkat makro kita masih ngutang. Ini tumpang tindih," papar Titik.

Dialog dihadiri beberapa narasumber, yakni Trihadi Saptoadi Direktur World Vision Indonesia, Sudibyo Markus dari PP Mamuhamdiyah, Felix Gunawan Ketua Perdhaki asosiasi rumah sakit Katolik dan Sigit Wijayanta Ketua Yakum.