Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oposisi atau Koalisi, PDI-P Tunggu Megawati

Kompas.com - 14/10/2009, 18:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan belum menentukan sikap politiknya terkait memanasnya isu mengenai pembentukan kabinet pemerintahan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, sejumlah nama elite PDI-P, seperti Pramono Anung, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo, disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan direkrut sebagai menteri. 

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung menyatakan, partainya masih menunggu perkembangan dan dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan. "Sampai detik ini sikap yang diambil oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P masih menunggu lebih lanjut dari perkembangan yang ada," kata Pramono seusai rapat internal PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Sikap tersebut, kata Pramono, karena Megawati menghormati sistem presidensial yang berlaku dalam pembentukan kabinet. "Dalam sistem presidensial, apa pun kewenangan presiden untuk menyusun kabinet, kita tidak akan merecoki ataupun mengganggu kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang," tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Megawati tersebut juga masih terus membahas sikap politik PDI-P apakah berkoalisi atau beroposisi. Dikatakan Pramono, Megawati memberikan arahan bahwa penentuan apakah akan beroposisi atau berkoalisi tidak pernah diatur dalam sistem presidensial.

"Dengan demikian, langkah dalam waktu tiga atau empat hari ke depan akan sangat menentukan sikap dari PDI-P dan juga Ibu Mega," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com