Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Ubah Prosedur Peringatan Tsunami

Kompas.com - 01/10/2009, 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski kekuatannya 7,6 SR dan berpusat di laut, tidak ada peringatan tsunami yang menyala saat gempa menggetarkan Padang hingga Kuala Lumpur. Banyak yang mempertanyakan hal tersebut termasuk Dr Hilman Natawijaya, pakar gempa Sumatera dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Setahu saya kalau gempa di atas 6,5 SR dan pusatnya di laut standar operasional prosedurnya keluar peringatan tsunami. Saya belum tahu alasan BMG tidak mengeluarkan," kata Danny saat menjelaskan hasil analisisnya soal gempa tersebut kepada Kompas.com melalui telepon Kamis (1/10).

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC) juga sempat merilis tsunami bulletin sesaat gempa terjadi yang memperingatkan sejumlah wilayah untuk mewaspadai kemungkinan terjadi tsunami. Tidak hanya untuk wilayah pantai Sumatera bagian barat, namun juga India, Sri Langka, dan Thailand.

Rupanya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengubah standar operasional prosedur (SOP) keluarnya peringatan tsunami. Hal tersebut dijelaskan Dr Fauzi, Kepala Bidang Seismologi Teknik dan Tsunami BMKG. "Batasan kita itu kalau gempa di atas 7 Skala Richter di kedalaman kurang dari 70 km, dan di laut baru kita sebut berpotensi tsunami," ujar Fauzi saat dihubungi lewat telepon.

Ia mengatakan gempa di Padang, Rabu (30/9) kemarin memang hampir memenuhi SOP hanya selisih 1 km dengan batas yang ditentukan. Fauzi mengatakan standar tersebut memang berbeda dengan yang dipakai PTWC. BMKG baru menggunakan SOP satu tingkatan tidak seperti PTWC yang sudah memiliki beberapa tingkatan. Hal itu karena BMKG masih terus mengevaluasi standar tersebut.

"Kalau gempa di laut 6,5 sampai 6,8 mereka sebut tsunami information bulletin sedangkan di atas 6,8 sudah tsunami watch dan ada tsunami warning," ujar Fauzi. Namun, yang membedakan, kata Fauzi, PTWC tidak mempertimbangkan kedalaman pusat gempa.

Ia mengatakan standar baru diberlakukan sejak dua tahun terakhir. Sebelumnya BMKG menggunakan standar 6,5 SR namun hasil monitoring beberapa kali terhadap gempa-gempa yang lebih kuat dari itu hanya menghasilkan tsunami dalam hitungan centimeter. "Bukan menafikan potensi tsunami, namun kita juga mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat," ujarnya. Fauzi menyatakan gempa Padang kemarin juga menghasilkan tsunami di Teluk Bayur, Kota Padang dengan ketinggian 20 centimeter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com