Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Persilakan Asing Bantu Korban Gempa

Kompas.com - 01/10/2009, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan negara sahabat dan lembaga asing untuk memberikan bantuan bagi korban bencana gempa di Sumatera Barat melalui Pemerintah Indonesia.

"Dalam keadaan ini diperlukan kecepatan, dan kalau ada yang bisa lebih dulu ke sana serta ada kerja sama ASEAN dan negara sahabat seperti itu, maka silakan saja. Tapi kendali tetap di tangan kita. Namun, itu nomor dua, yang utama kerahkan dulu tenaga kita," kata Presiden seusai melakukan rapat terbatas penanganan dampak gempa Sumatera Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Presiden mengatakan, pada waktu terjadi gempa di Tasikmalaya awal September lalu, tawaran bantuan dari negara sahabat dan lembaga asing juga bermunculan. Namun, pemerintah bisa dan mampu menanganinya sendiri.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di tempat yang sama mengatakan bahwa sejumlah negara mengajukan tawaran bantuan tanggap darurat melalui angkatan bersenjatanya, yaitu dari Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. TNI sendiri, lanjutnya, telah mengerahkan kekuatan Zeni, Kostrad, dan Medis dari Medan, Lampung, dan Bengkulu menuju lokasi bencana.

Presiden SBY, Kamis siang, juga bertolak menuju Padang untuk melihat secara langsung proses tanggap darurat yang dilakukan untuk menyelamatkan korban, membantu yang luka, dan melayani para pengungsi.

Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang terjadi di Sumatera Barat, Rabu (30/9) sore, menghancurkan banyak bangunan di sejumlah kota di provinsi itu serta mengakibatkan banyak korban. Hingga pukul 14.00 tercatat 464 orang meninggal dunia, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com