Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus "Balibo Five" Tidak Pengaruhi Hubungan RI dan Timor Leste

Kompas.com - 25/09/2009, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus "Balibo Five" tidak memengaruhi hubungan bilateral RI-Timor Leste termasuk kerja sama bidang militer dan pertahanan, kata Juru Bicara TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Jumat (25/9).

"Tidak ada perubahan rencana membangun hubungan militer dengan Timor Leste, hanya karena keputusan penyidikan kasus Balibo. Bagi kami, sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), kita akan melihat ke depan bukan ke belakang," katanya, di Jakarta.

Menurut Sagom, RI dan Timor Leste sudah sudah sepakat tidak lagi melihat masa lalu. "Bila pihak Australia mau kembali membuka kasus yang menewaskan lima wartawannya tahun 1975 itu, tentu bukan hal yang dianggap akan mengganggu hubungan bilateral RI-TL, khususnya di bidang militer," ujarnya.

"Balibo Five itu kan bagian dari masa lalu sehingga tidak ada hubungan. Kalau Balibo itu kan korban akibat dua pihak yang bertempur. Jangan disalahkan satu pihak saja. Jangan diarahkan seolah-olah TNI yang membunuh," kata Sagom menambahkan.

Ia menyatakan, hubungan bilateral RI dan Timor Leste selama ini berjalan dengan baik termasuk hubungan militer kedua negara yang ditandai saling kunjung para panglima angkatan bersenjata kedua pihak.

"Kita pegang pernyataan perdana menteri, presiden, dan pimpinan militer Timor Leste untuk membangun hubungan kedua negara dan menerima rekomendasi KKP untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan," ujarnya.

Sagom berpendapat, Australia sebaiknya menghargai proses perdamaian RI-Timor Leste yang tertuang dalam rekomendasi KKP kedua negara yang menyatakan masing-masing pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan membangun hubungan bilateral yang lebih baik di masa depan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang terkait kasus tewasnya lima wartawan di Balibo, Timor Leste, pada 1975, atau dikenal "Balibo Five". Menurut media massa di Australia, AFP memulai penyelidikan pada 20 Agustus.

"Tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di luar negeri memiliki masalah hukum yang kompleks dan masalah faktual yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh penegak hukum sebelum memutuskan untuk menyelidikinya," ujar pernyataan AFP seperti dikutip situs The Australian, Rabu (9/9) silam.

Para keluarga korban tewas kabarnya sudah diberitahu mengenai penyelidikan tersebut secara tertulis.

Dalam insiden "Balibo Five", lima wartawan asing tewas. Mereka adalah reporter Greg Shackleton (Australia), perekam suara Tony Stewart (Australia), juru kamera Gary Cunningham (Selandia Baru), juru kamera Brian Peters (Inggris), dan reporter Malcolm Rennie (Inggris). Insiden tersebut sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia retak. Pengadilan Negara Bagian Koroner New South Wales, Australia, pada 2007 memutuskan TNI terlibat dalam tewasnya wartawan Australia di Balibo pada Oktober 1975.

Namun, Pemerintah Indonesia menolak keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia menilai kasus tersebut telah ditutup. Indonesia melalui Departemen Luar Negeri selalu mengatakan, lima jurnalis asing tersebut merupakan korban jiwa alam insiden baku tembak pada 1975.

Artinya, tidak ada unsur kesengajaan dari militer Indonesia. AFP akan melaporkan hasil penyelidikan ke Commonwealth Director of Public Prosecution (CDPP) jika mereka menemukan "material yang cukup" sebagai bukti kejahatan. Setelah itu, CDPP akan mempertimbangkan penemuan tersebut. AFP mengatakan akan terus menginformasikan perkembangan penyelidikan kepada keluarga korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com