Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus "Balibo Five" Tidak Pengaruhi Hubungan RI dan Timor Leste

Kompas.com - 25/09/2009, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus "Balibo Five" tidak memengaruhi hubungan bilateral RI-Timor Leste termasuk kerja sama bidang militer dan pertahanan, kata Juru Bicara TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Jumat (25/9).

"Tidak ada perubahan rencana membangun hubungan militer dengan Timor Leste, hanya karena keputusan penyidikan kasus Balibo. Bagi kami, sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), kita akan melihat ke depan bukan ke belakang," katanya, di Jakarta.

Menurut Sagom, RI dan Timor Leste sudah sudah sepakat tidak lagi melihat masa lalu. "Bila pihak Australia mau kembali membuka kasus yang menewaskan lima wartawannya tahun 1975 itu, tentu bukan hal yang dianggap akan mengganggu hubungan bilateral RI-TL, khususnya di bidang militer," ujarnya.

"Balibo Five itu kan bagian dari masa lalu sehingga tidak ada hubungan. Kalau Balibo itu kan korban akibat dua pihak yang bertempur. Jangan disalahkan satu pihak saja. Jangan diarahkan seolah-olah TNI yang membunuh," kata Sagom menambahkan.

Ia menyatakan, hubungan bilateral RI dan Timor Leste selama ini berjalan dengan baik termasuk hubungan militer kedua negara yang ditandai saling kunjung para panglima angkatan bersenjata kedua pihak.

"Kita pegang pernyataan perdana menteri, presiden, dan pimpinan militer Timor Leste untuk membangun hubungan kedua negara dan menerima rekomendasi KKP untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan," ujarnya.

Sagom berpendapat, Australia sebaiknya menghargai proses perdamaian RI-Timor Leste yang tertuang dalam rekomendasi KKP kedua negara yang menyatakan masing-masing pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan membangun hubungan bilateral yang lebih baik di masa depan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang terkait kasus tewasnya lima wartawan di Balibo, Timor Leste, pada 1975, atau dikenal "Balibo Five". Menurut media massa di Australia, AFP memulai penyelidikan pada 20 Agustus.

"Tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di luar negeri memiliki masalah hukum yang kompleks dan masalah faktual yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh penegak hukum sebelum memutuskan untuk menyelidikinya," ujar pernyataan AFP seperti dikutip situs The Australian, Rabu (9/9) silam.

Para keluarga korban tewas kabarnya sudah diberitahu mengenai penyelidikan tersebut secara tertulis.

Dalam insiden "Balibo Five", lima wartawan asing tewas. Mereka adalah reporter Greg Shackleton (Australia), perekam suara Tony Stewart (Australia), juru kamera Gary Cunningham (Selandia Baru), juru kamera Brian Peters (Inggris), dan reporter Malcolm Rennie (Inggris). Insiden tersebut sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia retak. Pengadilan Negara Bagian Koroner New South Wales, Australia, pada 2007 memutuskan TNI terlibat dalam tewasnya wartawan Australia di Balibo pada Oktober 1975.

Namun, Pemerintah Indonesia menolak keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia menilai kasus tersebut telah ditutup. Indonesia melalui Departemen Luar Negeri selalu mengatakan, lima jurnalis asing tersebut merupakan korban jiwa alam insiden baku tembak pada 1975.

Artinya, tidak ada unsur kesengajaan dari militer Indonesia. AFP akan melaporkan hasil penyelidikan ke Commonwealth Director of Public Prosecution (CDPP) jika mereka menemukan "material yang cukup" sebagai bukti kejahatan. Setelah itu, CDPP akan mempertimbangkan penemuan tersebut. AFP mengatakan akan terus menginformasikan perkembangan penyelidikan kepada keluarga korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com