JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS meminta publik tidak berpikiran buruk dengan keberadaan pemerintah dalam Tim Penyaring Calon Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima. Selain dirinya, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta juga tergabung di dalamnya.
Sebelumnya, beberapa aktivis menilai kehadiran dua menteri dalam tim yang memilih pejabat sementara sebuah lembaga independen ini merupakan sebuah intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang demokratis.
"Dengan keberadaan saya dan Pak Andi, teman-teman enggak usah apriorilah. Kita sudah punya pemikiran dan kita memiliki spirit juga untuk mengupayakan pemberantasan korupsi," tutur Widodo dalam keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).
Lagipula, lanjut dia, menteri yang ada di dalam tim cuma dua orang. Sementara tiga lainnya, lebih independen. "Kalau mau voting kalah juga. Tapi kita tak melihat ke sana. Kita punya spirit untuk menyelesaikannya dengan pandangan yang sama, sesuai orientasi yang sama," ujar Widodo.
"Pikiran kita kosong sekarang. Tidak ada kepentingan-kepentingan di dalamnya untuk memilih siapa nantinya," tegasnya kemudian.
Dalam mekanisme kerja penyaringan nanti pun, Widodo mengatakan akan menempuh keputusan melalui mekanisme musyawarah dengan berorientasi pada kriteria dasar yang sudah disepakati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.