Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSF Jamin Sensor "Balibo Five" Secara Independen

Kompas.com - 14/09/2009, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Sensor Film berjanji akan melakukan penilaian terhadap film Balibo Five secara independen. Namun hingga sekarang,  film yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia tersebut belum diterima oleh kantor LSF.

"Kami akan melakukan sensor secara independen. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Sejak dulu kami juga independen," ujar Kepala Lembaga Sensor Film Muchlis Paeni, Senin (14/9) sore kepada Kompas.com di Jakarta.

Balibo Five merujuk kepada kasus terbunuhnya lima wartawan asing, Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, dan Tony Steward di Balibo, wilayah perbatasan di Timor Leste (dulu Timor Timur) pada tahun 1975.

Ketika itu, kelima wartawan asing tersebut tewas ketika tengah meliput masuknya tentara Indonesia ke Timor Leste. Pemerintah Indonesia mengatakan, kelima wartawan asal Australia, Selandia Baru, dan Inggris tersebut tewas karena terjebak di medan peperangan.

Namun, pengadilan koroner di negara bagian Australia, New South Wales, pada tahun 2007, mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, kelima wartawan tersebut dibunuh oleh tentara Indonesia.  Film Balibo Five yang disutradarai Rob Conolly pun mengangkat kisah tersebut berdasarkan fakta di atas.

Sebelumnya, Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah, kepada para wartawan, mengatakan, film tersebut dapat menimbulkan kebingungan. "Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Sensor Film untuk memutuskan apakah film tersebut perlu dilarang," ujarnya, Jumat lalu.

Film tersebut telah diputar di Melbourne International Film Festival pada hari Jumat lalu. Rencananya, film ini juga akan diputar di Jakarta International Film Festival mendatang.

Selain itu, kepolisian Australia kembali mempersoalkan peristiwa Balibo Five tersebut. Kini, mereka tengah melakukan investigasi ulang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Kevin Rudd, pada akhir pekan silam, telah berbicara melalui telepon mengenai dampak investigasi tersebut terhadap hubungan Indonesia-Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com