Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Tiga Parpol Laporkan Hakim MA ke KY

Kompas.com - 26/07/2009, 15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PPP, PAN dan PKS berencana akan melaporkan Majelis Hakim Mahkamah Agung ke pihak Komisi Yudisial, Senin (27/7) besok. Pasalnya, proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim MA tersebut dinilai ketiga partai telah menyalahi kode etik hakim. "Kita akan laporkan ke KY Senin besok," kata Sekjen PPP, Irgan Chairul Mahfiz di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (26/7) siang.

Sebelumnya dalam jumpa persnya, ketiga partai menilai MA tidak konsisten dalam penerapan hukum, sebab Majelis Hakim yang menerima gugatan Zaenal Maarif tersebut, sudah pernah menolak seluruhnya permohonan uji materiil terhadap peraturan KPU, yang ketika itu diajukkan oleh Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara Ketiga Partai, Patrialis Akbar menyatakan, pihaknya juga akan melaporkan Majelis Hakim tersebut ke MA karena, dinilai kurang profesional. Selain itu, pihaknya akan memberikan pendapat atau nasehat hukum kepada KPU untuk melakukan upaya perlawanan hukum secara hukum dalam menjalankan Peraturan KPU No. 15 pasal 22 huruf c, pasal 23 ayat 1, dan ayat 3 dan menjalankan keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009.

"Kami juga menyerukan kepada seluruh partai politik untuk mengembangkan iklim politik nasional yang santun dan penuh kebersamaan," ujar Patrialis.

MA memenangkan permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh beberapa caleg DPR RI dan Partai Demokrat yang dimotori oleh Zaenal Maarif terhadap peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, khususnya pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3.

MA meminta KPU membatalkan pasal pasal yang terdapat dalam peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih pada tahap ke dua. Selain itu, KPU juga diharuskan merevisi keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi dalam pemilu legislatif.

Akibat dari putusan MA tersebut sejumlah partai mengalami penambahan jumlah kursi di DPR RI, namun, beberapa partai juga mengalami penurunan jumlah kursi di DPR RI periode 2009-2014.

Berikut daftar penambahan dan pengurangan kursi yang didapat partai partai tersebut. 1. Hanura 6 kursi (berkurang 10 kursi) 2.Gerindra 10 kursi (berkurang 16 kursi) 3. PKS 50 kursi (berkurang 7 kursi) 4. PAN 28 kursi (berkurang 18 kursi) 5. PKB 29 kursi (berkurang 1 kursi) 6. Golkar 125 kursi (bertambah 19 kursi) 7. PPP 21 kursi (berkurang 16 kursi) 8. PDI P 111 kursi (bertambah 16 kursi) 9. Partai Demokrat 180 kursi (bertambah 31 kursi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com