Upaya Memutus Rantai Impunitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi setiap calon presiden, tidak cukup jika mereka hanya mengakui atau mendukung penegakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, mereka dituntut untuk memberikan jawaban tegas atas berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk memenuhi hak setiap warga negara atas keadilan dan kebenaran. Ketegasan para pemimpin itu sangat dibutuhkan, bahkan mendesak, terutama untuk memutus mata rantai impunitas.

Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto Fadli Zon, Jumat (5/6), melihat HAM sebagai persoalan yang sangat penting. Bukan hanya hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, hak atas pangan, dan hak atas penghidupan yang layak. ”Itu HAM yang sangat fundamental,” kata Fadli.

Oleh karena itu, visi HAM dalam lima tahun mendatang bagi pasangan Mega-Pro adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dibutuhkan masyarakat. Hal-hal itulah yang, menurut dia, menjadi masalah mendasar Indonesia saat ini.

Hak politik diperkirakan makin berkurang dalam lima tahun mendatang. Kecuali, yang terakhir adalah hilangnya hak politik jutaan orang akibat tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Legislatif 2009.

Mengomentari penegakan HAM pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fadli menilai masih kurang meski sudah ada usaha.

Penyelesaian semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menurut dia, merupakan monumen kegagalan pemerintah. Pasalnya, pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dan tidak berpihak kepada rakyat. Penyelesaian persoalan itu merupakan contoh pendekatan neoliberal karena diserahkan kepada pasar. ”Seharusnya pemerintah mengambil alih. Perusahaan wajib membayar ganti rugi, tapi pemerintah wajib mengamankan rakyat,” ujar Fadli.

Pasangan Mega-Prabowo selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Pasalnya, Prabowo dikaitkan dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Menjawab isu itu, Fadli Zon dengan santai mengatakan, ”Itu isu musiman.”

Saat Prabowo tampil di pentas politik, isu itu selalu dimunculkan. Padahal, menurut Fadli Zon, tuduhan yang diarahkan kepada Prabowo tidak berdasar. Sudah ada mahkamah militer tinggi yang menjatuhkan hukuman pada tahun 1999 terhadap perkara penculikan itu.

Oleh karena itu, apabila persoalan penculikan diungkit-ungkit pihak lain menjelang pilpres, pihak Mega-Prabowo sudah siap.

Penegakan hukum