Koalisi Demokrat dan PDI-P Bisa Membangun Pemerintahan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemungkinan langkah koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenangkan pemilihan presiden dinilai positif. Menurut fungsionaris Partai Golkar Siswono Yudo Husodo, sebagai sesama partai politik yang mendapat perolehan suara besar, keduanya dapat membangun pemerintahan yang kuat jika berhasil menang.

Pernyataan itu disampaikan Siswono, Jumat (8/5), usai menjadi pembicara dalam seminar bertema Memperkuat Kembali Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam bingkai NKRI , yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Turut hadir sebagai pembicara Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Jenderal (Purn) Agum Gumelar, pengamat ekonomi Christianto Wibisono, dan Mayjen (Purn) Naryadi dari Lemhannas.

Namun begitu, menurut Siswono, keberadaan pemerintahan yang kuat masih harus diikuti dengan kehadiran pihak oposisi yang tidak kalah kuatnya serta parlemen yang bersih dan amanah.

"Idealnya memang harus seperti itu, para partai politik berperolehan suara atau jumlah kursi besar saling bergabung sementara sisanya berkoalisi membentuk oposisi yang kuat. Dalam politik tidak ada yang namanya teman atau musuh permanen. Jika semua itu sampai terjadi, saya melihatnya sebagai kemajuan luar biasa dari demokrasi kita," ujar Siswono.

Siswono juga menambahkan, jangan pernah ada anggapan hanya akan merasa terhormat jika memenangkan pemilu. Baik menjadi pemerintah maupun pihak oposisi, keduanya menurut Siswono sama-sama memiliki tempat dan peran yang terhormat. Negara demokrasi yang merugi adalah negara yang memiliki pemerintahan dan oposisi, yang sama-sama lemah atau salah satunya lebih kuat.

Kondisi kedua dapat menciptakan kondisi, baik pemerintahan yang korup atau oposisi yang terlalu dominan mengganggu pemerintahan yang terpilih. Keseimbangan lebih lanjut menurut Siswono, diperlukan untuk menjadi keberlanjutan jalannya pemerintahan hingga akhir periodenya memerintah. Akan sangat sulit dibayangkan jika suatu pemerintahan terpecah di tengah jalan atau malah di tahun-tahun awal pemerintahan itu berjalan. Kondisi macam itu akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan yang baik.

Untuk itu Siswono mengusulkan perlunya perbaikan atas aturan serta sistem kepemerintahan dan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sistem perpolitikan kita sekarang menghasilkan kerumitan luar biasa.

"Bayangkan, hanya sebulan sebelum pemilu legislatif wakil presiden mengumumkan akan maju mencalonkan diri jadi capres. Tapi setelah lihat hasil hitung cepat, sikapnya berubah lagi balik mendekat ke PD. Dua-tiga hari kemudian putus lagi lalu bentuk koalisi besar dengan PDI-P dan parpol lain," ujar Siswono.

Sedikit banyak kondisi seperti itu mengancam kesatuan dan keberlanjutan jalannya pemerintahan. Bisa dibayangkan, tambah Siswono, jika presiden-wakil presiden pecah lantaran salah satu mendeklarasikan akan maju dalam pemilu presiden mendatang padahal pemerintahan baru berjalan satu-dua tahun. Hal seperti itu di masa mendatang tidak boleh sampai terjadi.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Agum Gumelar berpendapat Partai Demokrat mutlak harus berkoalisi dengan parpol lain berperolehan suara besar, baik itu dengan Partai Golkar maupun dengan PDIP. Namun, tujuannya tetap untuk menciptakan pemerintahan yang kuat.