Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tentukan Koalisi pada 25-26 April

Kompas.com - 14/04/2009, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah beberapa kali berkomentar mengenai koalisi, sampai sekarang belum diputuskan keputusan politik PKS pascapemilu legislatif. Keputusan tersebut akan ditentukan pada Musyawarah Majelis Syuro PKS pada 25-26 April di Jakarta.

"Sampai sekarang belum ada sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai soal koalisi itu. Semua pandangan itu hanyalah wacana yang berkembang di antara pengurus dan kader partai, baik di pusat ataupun daerah," kata Kepala Badan Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri di Jakarta, Selasa.

Ahmad Mabruri mengakui, banyak pandangan yang muncul di kalangan pengurus partai terkait koalisi ke depan. Ia mencontohkan berbagai wacana yang muncul dari kader dan pengurus PKS antara lain dari Yogyakarta dan Jawa Timur yang mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Hidayat Nurwahid (HNW), atau PKS Sulsel yang menginginkan duet SBY-Anis Matta (Sekjen PKS).

Kader dan pengurus PKS Jawa Barat, katanya, juga mengusulkan agar Hidayat Nurwahid segera "diorbitkan" untuk memimpin bangsa ke depan, apakah sebagai capres atau pun cawapres. Selain itu, katanya, ada pula yang mengusulkan agar PKS ke depan mengambil peran oposisi, tetapi di luar blok Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, lanjut Mabruri, ada Ketua DPP PKS yang mengusulkan agar PKS membuat opsi baru dengan membentuk blok sendiri yang dimotori Golkar dan PKS. Ada juga yang berpendapat bahwa PKS tidak mungkin satu koalisi dengan Golkar.

"Itu semua belum sikap resmi partai. Itu wacana yang berkembang dan bukan sebuah perpecahan. Pendapat itu muncul karena melihat perkembangan dinamika politik yang cepat," tegasnya lagi. Yang akan menentukan sikap PKS soal koalisi itu bukan Presiden PKS Tifatul Sembiring atau Sekjen Anis Matta, tetapi diputuskan oleh 99 orang anggota Majelis Syuro PKS yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Mengenai gencarnya pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan PKS dengan pimpinan partai lain, Mabruri juga mengakui hal itu. Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin dilaporkan telah bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Sore ini, juga kabarnya ia akan bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Menurut dia, seperti halnya partai-partai lain, PKS pun terus membuka komuniksi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi ke depan. "Hasil perolehan sementara suara pemilu 9 April itu kan membuat suasana di mana semua pimpinan parpol harus menjalin komunikasi untuk berkoalisi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com