Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI-Polri Bentrok, Satu Polisi Tewas

Kompas.com - 02/02/2008, 12:22 WIB

JAKARTA, SABTU - Satu orang anggota polisi tewas dan tiga orang lainnya menderita luka-luka akibat Mapolres Maluku Tengah, Provinsi Maluku diserang oleh sekelompok anggota Batalyon Infanteri 731/Masohi, Sabtu (2/2) pukul 03.00 WIT.

Kepala Divis Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, di Jakarta, mengatakan penyerangan tersebut dipicu kesalahpahaman antara seorang anggota polisi Bripka M Rumata dan anggota TNI dari Yon 731 bernama Eko.

"Bripka M Rumata dan anggota TNI Yon 731, Eko sedang berselisih pendapat. Entah bagaimana, berkembang isu bahwa saudara Eko diculik, hingga menyebabkan terjadinya penyerangan itu," kata Sisno.

Sisno  menyatakan, hingga kini belum ada informasi identitas anggota lengkap polisi yang meninggal maupun yang menderita luka-luka. "Namun dipastikan, tidak ada warga masyarakat sipil yang menjadi korban akibat bentrokan itu," katanya.

Sisno menyesalkan penggunaan mortir, dan senjata api yang dilakukan oknum aparat itu dalam insiden yang terjadi Sabtu pagi.

"Mortir dan senjata api kan merupakan aset negara, kenapa dipakai untuk melakukan perusakan. Saya tidak mau menyebut apakah itu polisi, TNI, atau aparat lain. Yang jelas penggunaan aset negara itu tidak dibenarkan. Siapa pun yang melakukannya harus ditindak tegas," katanya.

Akibat penyerangan itu, Mapolres Maluku Tengah termasuk rumah dinas Kapolres Maluku Tengah rusak.

Kapolda Maluku Brigjen Pol Mohammad Guntur Ariyadi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Rasyid Qurnaen Aquary dan Kepala Satuan Brimob Maluku telah berada di lokasi kejadian untuk melerai pertikaian dan mengamankan lokasi. (IMA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com