Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Prabowo Baru Bisa Kirim Pasukan ke Gaza usai Gencatan Senjata

Kompas.com - 10/06/2024, 17:52 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, langkah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ingin mengirim pasukan ke Jalur Gaza, baru bisa terwujud jika sudah ada keputusan gencatan senjata.

“Kalau tidak (gencatan senjata), berarti kita ikut perang untuk kepentingan salah satu pihak,” kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/6/2024).

Kendati demikian, Hikmahanto mengapresiasi langkah Prabowo yang sudah merencanakan tindakan konkret untuk membantu warga Palestina yang terluka.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Saat ini, kata Hikmahanto, sudah banyak negara mengecam tindakan Israel kepada warga Palestina, namun baru sedikit yang punya langkah konkret.

“(Dan) Pak Prabowo sudah berani menginisiasi tindakan konkret,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu.

Hikmahanto melihat upaya presiden terpilih RI itu dalam rangka mewujudkan Koalisi Kemanusiaan atau Coallition of Humanity.

“Apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan Koalisi Kemanusiaan,” kat

Hikmahanto mengatakan, ajakan Prabowo itu mirip dengan Amerika Serikat (AS) menginisiasi “Coallition of the Willing” saat hendak menginvasi Irak pada 2003.

“Dan (AS ingin) menangkap Saddam Hussein dan mencari senjata pemusnah massal setelah tidak mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang saat itu di-veto oleh Perancis,” tutur Hikmahanto.

Baca juga: TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

Prabowo sebelumnya menyebut, ada sekitar 1.000 korban terdampak konflik di Gaza yang akan dibawa ke RS di Indonesia.

TNI pun telah menyiapkan dua skema operasi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, jika mendapat izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Skema pertama, para prajurit TNI akan membangun rumah sakit lapangan di lokasi.

Dalam hal ini, TNI menyiapkan dua kapal rumah sakit, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 dan KRI dr Soeharso-990, beserta perlengkapannya.

“Dua kapal RS untuk merawat pasien di tempat,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen R Nugraha Gumilar melalui pesan tertulis, Minggu (9/6/2024).

“Dua kapal RS dan rumkit lapangan untuk merawat pasien di Gaza, jika sudah ada mandat PBB,” ujar Gumilar.

Di sisi lain, TNI juga menyiapkan dua rumah sakit di Indonesia, Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Pangsar Soedirman Kementerian Pertahanan, apabila ada pasien yang dibawa ke Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com