Ide Kembalikan Pilpres Tak Langsung Dianggap Dampak Elite Politik Malas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ide buat mengembalikan mekanisme pemilihan presiden menjadi tidak langsung melalui amendemen UUD 1945, dengan alasan mencegah politik uang (vote buying), dianggap dampak dari kemalasan para politikus dan partai politik melakukan pendidikan politik.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, fenomena politik uang atau membeli suara rakyat dalam setiap pemilihan umum justru terjadi karena pragmatisme politik para elite yang selama ini berorientasi kemenangan.

"Rakyat hanya mengikuti irama politik di lapangan. Karena ada supply, maka ada demand," kata Jannus dalam pernyataannya, seperti dikutip Kompas.com, Senin (10/6/2024).

Jannus juga mengatakan, sumber praktik politik uang justru dimulai dari para politikus yang kurang memahami etika dan moral politik.

"Bukankah para politisi dan partai politik yang mengajarkan politik uang kepada rakyat selama ini?" ucap Jannus.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, Cak Imin Singgung Pemilihan Presiden Kembali Lewat MPR

Jannus mengatakan, politik uang terjadi karena munculnya para politikus yang tidak mempedulikan soal pendidikan politik terhadap rakyat, tetapi mempunyai kekuatan modal buat mencapai kekuasaan.

Alhasil, mereka mencari jalan pintas buat mendekat kepada kekuasaan dengan cara menggelontorkan uang buat membeli suara masyarakat.

"Hal itu bisa terjadi karena kemalasan para elite dan kandidat untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat," papar Jannus.

"Padahal salah satu tugas partai politik dan politisi adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan itu justru yang tidak mereka jalankan, mereka malahan bermain politik uang di lapangan," sambung Jannus.

Jannus juga menganggap usulan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden menjadi tidak langsung atau melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan menjadi jalan keluar buat memecahkan persoalan politik uang.

Baca juga: Dilaporkan ke MKD karena Isu Amendemen UUD 1945, Bamsoet: Senyumin Aja

"Bukan berarti solusinya mengembalikan hak istimewa rakyat dalam memilih pemimpin kepada MPR-DPR. Itu namanya perampasan hak istimewa rakyat," ujar Jannus.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004 Amien Rais sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi.

Alasan Amien mendukung usulan itu karena dia merasa naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung. Padahal saat itu dia berharap dengan perubahan itu dapat menekan terjadinya politik uang.

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Amien kemudian meminta maaf jika perubahan sistem pemilihan presiden justru malah membuat praktik demokrasi dengan melibatkan modal uang marak.

Baca juga: Ketua MPR Bamsoet Klarifikasi soal Pernyataan Amendemen UUD 1945 Usai Dilaporkan ke MKD