Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpandangan, isu terkait hak asasi manusia (HAM) kerap bersinggungan dengan penanganan konflik maupun tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Papua.

Menurut Wapres, isu ini terjadi lantaran berbagai pihak memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat sebuah proses pengamanan.

Oleh karena itu, Ma’ruf Amin menilai, tindakan tegas yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran tidak melukai HAM.

“Ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi, kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum. Sifatnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas. Harus jelas,” kata Ma’ruf Amin usai meninjau Pemukiman Nelayan Malawei, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

“Kalau dia tidak melanggar hukum ya tidak (dihukum). (Tapi) kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi sifatnya penegakan hukum, sehingga ini (diingatkan) kepada keamanan kita supaya memegang teguh ini, sehingga tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia ke depan,” kata Wapres.

Baca juga: Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Dalam penegakan hukum, kata Ma’ruf Amin, pemerintah sangat bersungguh-sungguh untuk melindungi masyarakat.

Untuk itu, seluruh pihak terkait diimbau mencegah terjadinya pelanggaran dalam implementasi hukum di lapangan.

“Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran,” kata Wapres.

Sementara itu, terkait kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya diduga pernah terjadi di wilayah Papua, Wapres pun menekankan agar penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik melalui proses rekonsiliasi.

Baca juga: Wapres Sebut Hadirnya KDEKS Pertama di Tanah Papua Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Ia berpesan, penanganan hukum dan keamanan ke depan dianalisis dengan cermat sehingga penanganannya dapat dijalankan sesuai aturan.

“Karena itu, kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat. Apakah itu dalam rangka penegakan hukum atau pelanggaran hak, satu. Yang kedua masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan,” kata Wapres.

“Makanya kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi kepada siapa saja. Dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Tapi kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran ya juga ditegakkan hukum. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan,” ujar dia.