Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui tingkat kemiskinan esktrem di Indonesia Timur, khususnya di enam provinsi Papua masih cukup tinggi.

Penanganan kemiskinan pun kini difokuskan di wilayah tersebut.

“Ada provinsi-provinsi terutama di wilayah timur itu relatif persentasenya masih tinggi. Nah kami sudah berkoordinasi, sudah langsung datang ke sana, misalnya untuk Papua,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Senin (3/6/2024).

Menurut Nunung, pihaknya sudah mengumpulkan data-data dan menjadikannya acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di 6 provinsi di Papua.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Saat ini, Nunung mengaku sedang menunggu hasil pelaksanaan program terkait penanganan kemiskinan ekstrem yang telah dijalan.

"Di seluruh pulau Papua dengan 6 provinsinya itu kami pastikan bahwa data ini menjadi referensi. Kemudian program-programnya seperti apa," kata Nunung.

“Dan itu di Papua sudah, tinggal nanti kita monitoring. Kemudian untuk yang di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu juga kami pastikan,” sambungnya.

Nunung berharap tingkat kemiskinan esktrem di Indonesia bisa ditekan hingga di bawah 1 persen pada 2024. Pemerintah pun sedang memaksimalkan upaya yang dilakukan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang kan (kemiskinan ekstrem) kita tinggal 1,12 persen ya per Maret 2023. Mudah-mudahan tahun ini, nanti bulan Juli akan keluar hasil terbarunya bisa di bawah 1 persen. Kami optimis kalau bisa di bawah 1 persen,” pungkas Nunung.

Baca juga: Cerita Mensos Risma Entaskan Kemiskinan: Saya Tidak Malu Jadi Marketing

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Namun, target tersebut dianggap sulit untuk dicapai.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahkan mengakui bahwa target tersebut sangatlah mustahil.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menyatakan, target yang masuk akal untuk dicapai pemerintah adalah 0,5 sampai 0,7 persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Kalau nol koma nol (persen) jelas impossible, jadi memang kita antara 0,5 (persen) sampai 0,7 (persen)," kata Suprayoga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/12023).

Suprayoga beralasan, tren penurunan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun tidak terlalu besar.

Ia mencontohkan, kemiskinan ekstrem turun tidak lebih dari 1 persen dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada 2023.

Baca juga: Student Loan: Memberi Peluang atau Jebakan Kemiskinan

Sementara, pemerintah hanya punya waktu kurang dari satu tahun untuk kembali menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

“Target kita yang lebih optimis antara 0,5 (persen) sampai 0,7 (persen) yang realistis, tapi kalau yang benar-benar optimis sekitar 0,3 (persen)," ujar Suprayoga.

Ia menambahkan, upaya mencapai target tersebut akan dilakukan pemerintah dengan melibatkan pelaku dan mitra non-pemerintah.

Suprayoga juga menegaskan bahwa isu ini tidak boleh dianggap biasa saja karena ada potensi kenaikan tingkat kemiskinan nasional akibat inflasi.