Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Kompas.com - 05/06/2024, 17:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri guna mengamankan Pilkada 2024

Dana itu diambil dari APBD masing-masing wilayah yang menyelenggarakan pilkada.

"Polisi itu Rp 898,57 miliar seluruh Indonesia sampai ke kabupaten-kabupaten. Untuk TNI kurang lebih Rp 377,62 miliar. Itu dukungan pendanaan," sebut tenaga ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro, dalam diskusi bertajuk "Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif" yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (5/6/2024).

Akan tetapi, mengutip data Kemendagri, realisasi anggaran ini masih rendah.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Rahayu Saraswati: Saya Tidak Ada Ambisi Politik, tapi...

Dari sisi TNI, 398 pemerintah daerah (pemda) yang belum meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Baru 148 pemda yang telah meneken NPHD dan baru 49 pemda saja yang melakukan realisasi. Tak heran, realisasi NPHD masih di kisaran 26,87 persen atau sekitar Rp 138,77 miliar.

Dari sisi Polri, pemda yang belum meneken NPHD mencapai 408 pemda.

Baru 138 pemda yang telah meneken NPHD dan baru 58 di antaranya yang melakukan realisasi.

Alhasil, realisasi NPHD untuk kepolisian masih di kisaran 29,87 persen atau sekitar Rp 382,79 miliar.

Baca juga: Soal Isu Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Pengamat: Kemunculannya Bukan Lagi Kejutan

Suhajar berujar bahwa pada dasarnya pengamanan pilkada masih dipegang oleh kepolisian.

Namun, pemerintah menyebut bahwa jutaan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) sudah siap untuk perbantuan keamanan pada Pilkada Serentak 2024.

"Jadi 1 polisi akan membawahi beberapa satlinmas," kata Suhajar.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Akan tetapi, sekitar separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek dan Jawa Barat.

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS.

Baca juga: KPU Lempar Bola Aturan Bansos pada Pilkada 2024 ke Pemerintah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com