Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Kompas.com - 03/06/2024, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya menerima usulan nama-nama baru untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya peluang PDI-P mengusung mantan calon presiden pada Pilpres 2024 Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Mula-mula Hasto membenarkan jika partainya akan mengkaji usulan dari rakyat mengenai nama-nama bakal calon pada Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan.

"Untuk Jakarta, daerah yang sangat penting dan strategis, kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap termasuk usulan misalnya Pak Anies," kata Hasto ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Setelahnya, Hasto menyebut tiga kader partai banteng yang diusulkan untuk maju pada Pilkada Jakarta.

Tiga kader itu adalah mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Bahkan ada usulan juga kemarin Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas. Ada usulan tentang Pak Abdullah Azwar Anas, kemampuan reformasi birokrasi. Ada nama Pak Basuki, Menteri PUPR," ujar Hasto.

Baca juga: Hasto Klaim Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kader dan Punya KTA PDI-P

Tak sampai situ, ia mengatakan bahwa hingga kini PDI-P masih menerima usulan agar mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader banteng, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, usulan untuk mengusung Ahok didapatkan dari suara masyarakat Jakarta.

Hal ini didapatnya ketika sedang olahraga lari pagi di sekitar Jakarta.

"Mereka mengatakan, 'Aduh Pak, kita kehilangan pasukan hijau, pasukan orange yang dulu rajin membersihkan Jakarta. Jadi kami kehilangan juga kepemimpinan Pak Ahok yang tegas," ucap Hasto.

"Itu ada suara-suara arus bawah seperti itu. Itu semua didengarkan oleh PDI Perjuangan," pungkasnya.

Baca juga: Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan mempertimbangkan setiap nama yang diusulkan oleh masyarakat untuk dapat dicalonkan pada Pilkada 2024.

Hasto pun tidak memungkiri bahwa partainya bakal mempertimbangkan mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 bila diusulkan oleh akar rumput.

"Ya semua nama yang diusulkan, karena kami ini adalah partai demokrasi khas Indonesia dengan demokrasi Pancasila, seluruh usulan selama itu dari bawah, akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk gubernur dan wakil gubernur DKI dan juga daerah-daerah lain," kata Hasto ditemui di Taman Perenungan Bung Karno, Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2024).

Namun, Hasto mengingatkan bahwa nama-nama yang diusulkan oleh akar rumput tidak otomatis akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com