Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Kompas.com - 02/06/2024, 17:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra tidak setuju dengan anggapan perpanjangan bantuan pangan beras yang digulirkan pemerintah adalah bentuk cawe-cawe untuk Pilkada.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, anggapan tersebut merupakan bentuk kecurigaan yang tidak beralasan.

"Saya pikir kecurigaan yang tidak beralasan. Pilkadanya masih November lho, nanti, dan saya pikir tentunya masyarakat juga sudah pintar, tentunya hal-hal tersebut tidak akan banyak berpengaruh kalau memang ada," kata Dasco kepada Kompas.com, Minggu (2/6/2024).

Menurut Dasco, tidak ada kaitannya antara rencana perpanjangan bantuan pangan dengan pendulangan suara untuk paslon tertentu di Pilkada.

Baca juga: Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Dasco menuturkan, perpanjangan bantuan akan bermanfaat untuk masyarakat. Ia pun tidak ingin rencana perpanjangan ini disangkut-pautkan oleh hal politik seperti Pilpres 2024.

"Bahwa kemudian program tersebut akan berlanjut tentunya akan bermanfaat buat masyarakat banyak, tentunya tidak dilihat dari kacamata politik," tutur Dasco.

Ia lantas mengaku bingung perpanjangan bansos ini menimbulkan kecurigaan, padahal sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Seharusnya kata dia, pemberian bansos sebagai bentuk kehadiran negara untuk masyarakat yang membutuhkan patut diapresiasi.

"Dalam konteks pilkada, saya bingung kemudian bagaimana cara Pak Presiden bisa memanfaatkan bantuan beras untuk Pilkada," ungkapnya.

Baca juga: Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

"Sementara kita sama-sama tahu bahwa pilkada ini kan dinamis, yang diperebutkan di daerah-daerah itu jagoannya berbeda-beda. Sementara bantuan beras itu kan merata untuk bagi yang membutuhkan," imbuh Dasco.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal bantuan pangan beras bakal dilanjutkan usai Juni 2024. Diketahui, bantuan pangan ini sejatinya akan berakhir pada bulan depan.

Kepala Negara akan mengumumkan nasib kelanjutan bantuan tersebut pada Juni mendatang.

Namun, rencana ini dianggap merupakan bentuk cawe-cawe Jokowi menjelang Pilkada 2024.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di pilkada, mulai dari putra bungsu Kaesang Pangarep, menantu Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com