Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Kompas.com - 31/05/2024, 12:08 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menemui Menteri Keuangan Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus membawa harapan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan lancar.

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo berharap segera menjalankan program yang dijanjikan selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 setelah resmi dilantik.

Oleh karena itu, Gugus Tugas Sinkronisasi dibentuk dan diminta melakukan komunikasi sampai koordinasi guna menyiapkan proses transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi)-Mar’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk proses transisi sehingga pemerintahan yang akan datang bisa cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye pada saat pemilihan umum yang lalu,” ujar Muzani di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Untuk itu, Muzani mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi tidak hanya akan melakukan komunikasi intens dengan Menkeu dan jajaran di Kemenkeu, tetapi dengan sejumlah kementerian lainnya.

Menurut dia, hasil dari hasil diskusi dengan semua kementerian tersebut bakal dijadikan bahan bagi tim untuk merumuskan kebijakan di sisa waktu menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Dalam kesempatan itu, Muzani lantas memperkenalkan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kemudian, di posisi wakil ketua ada dirinya. Lalu, Bendahara Umum Partai Gerindra Tommy Dwijandono sebagai anggota yang membidangi ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, ada Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono yang ketiganya merupakan anggota DPR RI.

Baca juga: Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Sementara itu, merespons kedatangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa dia dan semua jajaran di Kemenkeu siap membantu mengawal proses transisi dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketetahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik

Sebab, menurut dia, tansisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga untuk menciptakan momentum kemajuan.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com