Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Kompas.com - 30/05/2024, 16:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK berani mencoret kandidat yang dianggap mempunya rekam jejak bermasalah.

Yudi menyatakan, dia tidak meragukan rekam jejak dan keahlian 9 Pansel Capim KPK yang telah diumumkan pihak Istana. Namun, kata Yudi, mereka harus menyeleksi calon pimpinan untuk lembaga yang saat ini sedang tidak dalam kondisi baik.

“Masalah korupsi dan krisis integritas yang melanda KPK dan kontroversi yang lebih banyak dibanding prestasi memberantas korupsi membuat kepercayaan publik menurun drastis,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Menurut Yudi, KPK membutuhkan sosok pimpinan yang tidak membuat masalah baru ketika menjabat. Dia juga menegaskan integritas menjadi syarat utama seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Profil Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Capim KPK


Kemudian, kata Yudi, KPK juga membutuhkan pimpinan yang bisa meningkatkan kepercayaan publik serta bisa meningkatkan kerja lembaga dalam memberantas korupsi,

“Ketika ada yang mendaftar merupakan orang yang bermasalah, mendapat reaksi negatif publik, dan rekam jejaknya buruk,” tuturnya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut mengatakan, tanpa keberanian mencoret Capim KPK yang bermasalah, pekerjaan Pansel hanya seperti membubuhkan stempel.

Yudi mengingatkan tindakan Pansel Capim KPK periode 2019 yang meloloskan Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK.

Baca juga: Pansel Capim KPK Segera Bekerja, Masa Tugas Hingga 20 Desember 2024

Padahal, masyarakat sipil hingga KPK sendiri telah mengingatkan riwayat Firli yang bermasalah ketika menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Saat ini, Firli tersandung kasus korupsi dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Harus menjadi pelajaran pansel kali ini untuk memilih 10 orang yang terbaik sebelum dipilih DPR,” ujar Yudi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan 9 nama anggota Pansel Capim KPK.

Baca juga: Istana Umumkan Susunan Pansel Capim KPK, Yusuf Ateh Jadi Ketua

Mereka adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang duduk sebagai ketua.

Kemudian, wakil ketua Pansel Capim KPK Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria.

Lalu, Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana; Komisaris PT PLN, Nawa Nely; dan Komisaris PT Inalum, Ahmad Erani Yustika.

Kemudian, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ambeg Paramarta; guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas; Deputy Director Eksekutif Transparency International (TI) Indonesia, Rezki Sri Wibowo, dan kriminolog Universitas Brawijaya Taufik Rachman.

Baca juga: Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

"Tadi Pak Presiden kan sudah menyatakan bahwa Pak presiden sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan pansel KPK. Jadi memang benar bapak presiden sudah menandatangani," ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com