Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Kompas.com - 30/05/2024, 14:56 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan tiga hal penting saat bertemu dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Forum World Summit on the Information Society (WSIS) 2024 di Kota Jenewa, Swiss.

Pertama, ia menekankan pentingnya penguatan posisi negara berkembang seperti Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok teknologi digital global, bukan hanya sebagai pengguna.

“(Kedua) kami mengajak UNESCO untuk bekerja sama dalam memperkuat tata kelola internet yang akuntabel,” ujar Budi ujarnya seperti yang dikutip dari laman kominfo.go.id, Kamis (30/5/2024).

Ketiga, ia mengajak seluruh pihak, termasuk UNESCO untuk memberikan dukungan pada pengembangan talenta digital di Tanah Air.

Baca juga: Tim Cook Kunjungi Apple Developer Academy @BINUS, Perkuat Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Merespons pernyataan Budi Arie, Asisten Direktur Jenderal (Dirjen) Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan UNESCO Gabriela Ramos menyambut baik pokok-pokok pertemuan tersebut.

Ia menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam mengedepankan tata kelola dan etika artificial intelligence (AI).

Gabriela juga berharap Indonesia bersedia menjadi tuan rumah Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence 2025. Lebih dari 70 delegasi negara setingkat menteri dan unsur penting lainnya telah menghadiri forum ini di Slovenia pada Februari 2024.

“Kami memastikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan forum global tersebut,” ucap Gabriela.

Baca juga: UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa UNESCO juga telah meluncurkan program Readiness Assessment Methodology (RAM) di Indonesia.

RAM merupakan instrumen assessment untuk mendukung negara-negara anggota dalam pengembangan AI sesuai prioritas suatu negara.

“Dengan memberikan kajian terperinci, RAM akan menghasilkan rekomendasi konkret untuk tata kelola AI di Indonesia,” tutur Gabriela. 

RAM mencakup serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang ekosistem AI suatu negara, seperti dimensi hukum dan peraturan, sosial dan budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta dimensi teknologi dan infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com