Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Kompas.com - 28/05/2024, 18:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemotongan penghasilan pegawai negeri, swasta dan pekerja mandiri (freelance) sebesar 3 persen berakhir apabila kepesertaan dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinyatakan berakhir.

Berdasarkan salinan resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan aturan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera yang dilansir pada Selasa (28/5/2024) ada empat hal yang menyebabkan keanggotaan Tapera berakhir.

Yaitu karena sudah pensiun sebagai pekerja, sudah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

Baca juga: Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Lalu, pasal 24 pada PP Nomor 21 menjelaskan bahwa peserta yang berakhir masa kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan hasil pemupukannya.

Simpanan hasil pemupukan wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Peserta memperoleh pengambilan simpanan dan hasil pemupukan dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan dan tanggal berakhirnya kepesertaan.

Simpanan dan hasil pemupukan dibayarkan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera melalui bank kustodian (bank yang diberi hak mengumpulkan simpanan).

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, syarat dan pembayaran pengembalian simpanan Tapera diatur dengan peraturan BP Tapera.


Selain itu, PP Nomor 21 juga menjelaskan dampak ketika peserta Tapera tidak membayar simpanan. Yakni status kepesertaan dinyatakan nonaktif.

Namun, status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan.

Peserta yang status kepesertaan Tapera-nya nonaktif rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera.

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kepesertaan Tapera nonaktif dan pengaktifan kembali kepesertaan akan diatur dengan peraturan BP Tapera.

Sebagaimana diketahui, Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Tapera dilakukan dengan mengumpulkan dana dari para peserta.

Simpanan Tapera nantinya hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com