Gaji Pekerja Dipotong untuk Tapera, DPR Akan Panggil Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil pihak pemerintah guna menjelaskan kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Tentu kita ingin memanggil semua terkait untuk meminta penjelasan kepada DPR," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Muhaimin mengatakan, pemanggilan itu akan menjadi forum bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat luas.

"Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Salah satu poin yang diatur dalam PP ini adalah pemotongan gaji atau upah pekerja untuk dimasukkan ke dalam rekening dana Tapera.

Pasal 5 PP 21/2024 ini menjelaskan bahwa peserta Tapera adalah para pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Lalu, pada pasal 7 dijelaskan rincian pekerja yang masuk dalam krteria, yaknii calon pegawai negeri sipil (PNS), pegawai aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri.

Kemudiann, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN/BUMD, pekerja/buruh BUMDES, pekerja/buruh BUM swasta dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah.

Adapun besaran simpanan dana Tapera yang akan ditarik tiap bulannya sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Kemudian, untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.