Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan supaya institusi atau lembaga pemerintahan menjadikan kepuasan dan kemudahan bagi masyarakat sebagai tolok ukur penerapan birokrasi efektif.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi.

"Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat," sambung Jokowi.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Jokowi kemudian menyoroti birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sampai pemerintahan daerah.

Menurut dia, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah terlampau banyak membuat aplikasi yang tidak terintegrasi dan malah merepotkan masyarakat.

Presiden mengatakan, saat ini terdapat 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, puluhan ribu aplikasi itu berjalan masing-masing sehingga tidak sinkron satu dengan lainnya.

Akibatnya, fungsi satu aplikasi dengan lainnya saling tumpang tindih dan menyebabkan pelayanan publik lebih sulit.

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

"Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat. Enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan agar mulai 2024 ini pemerintah pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru. Selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.