Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Kompas.com - 22/05/2024, 18:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku belum memutuskan nama-nama yang bakal diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, maupun daerah lainnya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditanya seperti apa peluang PDI-P mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena melihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkesan menomorduakan Anies.

"Karena DPP juga mendengarkan bagaimana harapan-harapan rakyat terkait dengan daerah khusus Ibu Kota tersebut," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Hasto mengatakan, sejauh ini harapan rakyat kepada calon pemimpin di Jakarta yaitu bisa mengatasi berbagai persoalan penting.

Semisal, tentang bagaimana konektivitas Jakarta dengan daerah penyangga sesudah tak lagi menjadi ibu kota negara.

Lalu, persoalan lingkungan dinilai menjadi harapan rakyat kepada calon pemimpin Jakarta nantinya.

"(Rakyat berharap) proses dan koneksi dengan wilayah-wilayah sekitar (Jakarta), upaya untuk mengatasi pencemaran udara, membangun sistem transportasi publik yang nyaman, mengatasi berbagai persoalan-persoalan lingkungan. Itu yang juga jadi concern dari DPP PDI Perjuangan," ucap Hasto.


Dia mengatakan, sejauh ini, dari pihak Anies juga belum membangun komunikasi dengan DPP PDI-P untuk meminta dukungan pada Pilkada Jakarta 2024.

Akan tetapi, Hasto yakin, setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5, PDI-P bakal bergerak lebih cepat soal persiapan Pilkada.

"Karena DPP juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitannya dengan pilkada serentak tersebut," ujar dia.

Baca juga: Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Diberitakan sebelumnya, sampai saat ini baru satu partai politik yang secara terbuka memprioritaskan Anies untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024, yaitu Partai Nasdem.

Sejumlah parpol lainnya masih sebatas melirik Anies sebagai "ban serep", yakni PKB dan PKS, yang pernah mengusungnya pada Pilpres 2024.

Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, harapan DPP PKS jelas menginginkan Anies tak maju dan bisa mendukung kader yang mereka siapkan.

Meski nama kader maju belum disebut, PKS sangat berharap Anies bisa menjadi juru kampanye agar partai berwarna oranye ini bisa berkuasa penuh di Jakarta setelah menjadi partai pemenang DPRD DKJ.

"Kami tetap berharap Pak Anies akan tetap dukung kader PKS sebagai calon gubernur DKJ, jika misalnya nanti yang jadi maju kader PKS, bukan beliau," kata Kholid.

Baca juga: Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies Ban Serep pada Pilkada Jakarta...

Sementara itu, PKB juga demikian. Nama Anies adalah skenario terbuka yang tidak dipilih menjadi prioritas utama.

Sebab, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah adalah prioritas utama yang akan diusung PKB

"Yang jelas sampai hari ini kita masih punya calon kandidat, yaitu Ida Fauziyah," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com