Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI mengungkapkan bahwa Eks Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi telah mengembalikan uang sebesar 2.640.000 Dollar AS yang diterimanya dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

Hal tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan bagi Achsanul dalam keterlibatan kasus korupsi proyek tersebut.

“Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah USD 2.640 juta yang setara dengan Rp 40 miliar,” ujar Jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Uang itu diberikan kepada Achsanul agar mengkondisikan temuan kerugian negara oleh BPK, di dalam proyek yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Adapun uang dari pihak BAKTI Kominfo itu diserahkan melalui rekan Achsanul, yakni Sadikin Rusli selaku pihak perantara. Hal itu pun sudah diakui Sadikin Rusli.

“Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang telah didakwakan oleh penuntut umum terhadapnya,” kata Jaksa.

Dalam perkara ini, Achsanul Qosasi dituntut penjara selama 5 tahun dan denda Rp 500 juta. Sedangkan Sadikin Rusli dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Baca juga: Kejagung Periksa Istri dan Anak Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam Kasus BTS Kominfo

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejagung RI mendakwa Anggota III BPK Achsanul Qosasi telah menerima uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (USD) atau setara Rp 40 miliar.

Uang puluhan miliar itu diterima Achsanul untuk mengkondisikan temuan BPK dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Menguntungkan terdakwa Achsanul Qosasi sebesar 2.640.000 USD atau sebesar Rp 40.000.000.000,” kata Jaksa KPK dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Kejagung Sita Rp 31,4 Miliar dari Achsanul Qosasi dan Sadikin dalam Bentuk Dolar AS

Jaksa menjelaskan, uang itu diterima Achsanul dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama yang bersumber dari Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak.

Galumbang, kata Jaksa, memberikan uang untuk Achsanul berdasarkan perintah dari mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

“Dengan maksud supaya terdakwa Achsanul Qosasi membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan Kerugian negara dalam pelaksanaan Proyek BTS 4G 2021,” papar Jaksa.

Berdasarkan surat dakwaan, Anang disebut memberikan uang ke Achsanul lantaran ketakutan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Modal TA 2021 untuk Kementerian Kominfo.

Achsanul pun memanggil Anang untuk ke ruangannya di Kantor BPK Slipi. Di situ, Anang diminta menyiapkan uang Rp 40 miliar.

“Terdakwa Achsanul Qosasi mengatakan ‘tolong siapkan 40 miliar’ sambil menyodorkan kertas yang berisikan tulisan nama penerima dan nomor telepon, terdakwa mengatakan “ini nama dan nomor telepon penerimanya dan kodenya ‘Garuda’”, papar Jaksa

Baca juga: Terbaru Achsanul Qosasi, Ini Daftar 16 Tersangka Korupsi BTS Bakti Kominfo dan Perannya

Setelahnya, Anang Achmad Latif menelepon Irwan Hermawan dan Windi Purnama untuk menyiapkan Rp 40 miliar yang diberikan kepada seseorang bernama Sadikin Rusli di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

“Bahwa alasan Anang Achmad Latif memberikan uang tersebut karena ketakutan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka BPK akan memberikan penilaian/temuan yang merugikan proyek BTS 4G seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi (Over spec), inefisiensi,” papar Jaksa

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.