Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR periode 2019-2024 telah menyelesaikan draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, berharap agar MPR periode 2024-2029 dapat mengesahkan PPHN tersebut karena tidak mungkin rampung dalam sisa masa jabatan MPR periode saat ini.

"Karena keterbatasan waktu tampaknya kita tidak bisa menyelesaikan tuntas pada periode ini, tapi kita akan sampaikan ke periode yang akan datang," kata Bamsoet saat menemui Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Ketua MPR: Pembahasan PPHN Seyogianya Dilakukan Setelah Pemilu 2024

Bamsoet menuturkan, MPR periode 2019-2024 yang ia pimpin pun menindaklanjuti peninggalan MPR sebelumnya tentang rencana mengkaji PPHN.

"Kalau dulu kami menerimanya selembar kertas untuk melakukan kajian tentang PPHN, hari ini kami sudah menyiapkan dalam bentuk draf yang nanti dibahas dan diambil keputusan oleh periode yang akan datang," lkata dia.

Bamsoet melanjutkan, ada tiga payung hukum yang dapat dipilih untuk mengesahkan PPHN.

Opsi pertama adalah MPR melakukan amendemen terbatas dengan menambah dua ayat di dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, wakil ketua umum Partai Golkar ini tidak menjelaskan ketentuan seperti apa yang perlu ditambahkan ke dalam konstitusi.

Baca juga: Bertemu DPD, MPR RI Masih Berupaya Dorong Amandemen UUD 1945 untuk Masukan PPHN

"(Opsi) uang kedua adalah merevisi Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hierarki perundangan dengan menghapus penjelasan sehingga Tap MPR hidup kembali," jelas Bamsoet.

Sedangkan payung hukum ketiga adalah dengan melakukan konvensi ketatanegaraan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai opsi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Bamsoet menilai PPHN patut dipertimbangkan sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan negara.

Dia menyebutkan, Indonesia perlu memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas untuk menuntun perjalanan bangsa Indonesia.

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).