Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan bakal memberikan jalan kepada sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra yang berencana mengundurkan diri dari posisinya, dan aktif terlibat dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi kita sebagai kader beliau, Prof Yusril bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya di pemerintahan Pak Prabowo, skill bidangnya kan hukum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Kegiatan MDP PBB digelar sampai Minggu (19/5/2024).

Akan tetapi, Afriansyah mengatakan belum tahu siapa kader potensial yang diusulkan buat menggantikan Yusril sebagai ketua umum. Menurut dia keputusan pengganti Yusril menunggu hasil Muktamar PBB.

Baca juga: Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

"Belum tahu, banyak kandidat PBB punya kader potensial, saya terserah Muktamar," ucap Afriansyah.

Afriansyah mengatakan, Yusril berencana ingin berkegiatan di luar struktural PBB. Selain itu, Yusril disebut ingin ada regenerasi di PBB karena dia sudah 3 periode menduduki posisi Ketum.

Yusril merupakan politikus, advokat, sekaligus pakar hukum tata negara.

Dia sudah menjabat sebagai Ketum PBB selama 3 periode, yakni periode 1998–2004, periode 2014–2019, dan periode 2019–2024.

Baca juga: Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril juga pernah menjadi menteri pada 3 masa pemerintahan berbeda.

Jabatan kabinet yang pernah diemban Yusril yakni sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid pada 1999–2001.

Yusril juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004.

Selain itu, Yusril pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2007.

Baca juga: Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril dan sejumlah organisasi masyarakat Islam sepakat mendirikan PBB pada 17 Juli 1998.