Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Kompas.com - 17/05/2024, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta supaya pemerintahannya kelak jangan diganggu diharapkan tidak mengarah pada gaya komunikasi pemerintahan yang satu arah.

"Apakah ini kemudian memberikan sinyal yang akan bisa dengan mudah ditangkap oleh banyak pihak sebagai sebuah model di mana Pak Prabowo nanti ketika memimpin pemerintahan ini akan mengembangkan pola-pola komunikasi yang satu arah seperti itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah dalam program Satu Meja di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis (16/5/2024).

Menurut Luluk, jika Prabowo bukan presiden terpilih maka ada kemungkinan kata-kata sepertu itu tidak menjadi persoalan.

Akan tetapi, kata Luluk, karena Prabowo merupakan presiden terpilih, tentu pernyataan itu mempunyai dampak yang sangat serius.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo


Luluk juga mengingatkan supaya pemerintahan mendatang jangan sampai meniru gaya pemerintahan di masa Orde Baru yang memberangus kelompok-kelompok yang menyampaikan kritik.

"Ketika bagaimana pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, demi suksesnya pembangunan, lalu kemudian meniadakan semua unsur-unsur di masyarakat untuk bersikap kritis kepada pemerintah," papar Luluk.

Luluk berharap supaya Prabowo tidak terjerumus atau malah kembali menerapkan pola pemerintahan otoriter seperti masa Orde Baru.

"Nah, ini kemudian kita tidak ingin terulang. Justru kita mau jaga presiden ini ke depan jangan sampai kemudian ada yang diulang," ucap Luluk.

Baca juga: Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Luluk menyampaikan, jika Prabowo mengutamakan semangat gotong royong dalam pemerintahan mendatang maka dia harus menjaga ruang kritik serta keseimbangan tetap terbuka.

"Kalau semangat gotong royong itu saya kira setiap entitas politik akan punya gestur yang bisa berbeda dan itu sah-sah saja," ujar Luluk.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan "jangan mengganggu" itu pada acara bimbingan teknis (bimtek) dan rakornas pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

"Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan.

"Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," jelas Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com