Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Kompas.com - 12/05/2024, 11:03 WIB
Shinta Dwi Ayu,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Solidaritas Pelaut Indonesia Pius Leja Pera meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi segera menerbitkan Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan.

"Pak menteri jangan cuma bicara saja, segera keluarkan Permenhub biar ditindak lanjutinya dengan Permenhub (tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan) itu agar jadi peraturan yang jelas," ujar Pius saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (11/5/2024).

Rencana dihapuskannya penggunaan atribut militer itu buntut kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang dianiaya oleh seniornya sendiri pada Jumat (3/5/2024).

Hal itu disampaikan Menhub kepada awak media di Bali saat melayat Putu Satria Ananta Rustika (19) taruna STIP yang jadi korban penganiayaan.

Baca juga: Curhat Putu Satria ke Pacar, Sering Dipukul Senior di STIP dan Ulu Hati Diincar

Dihapuskannya atribut militer itu sebagai upaya Kemenhub untuk mengurangi gap dan predikat senioritas di sekolah kedinasan.

Bukan hanya sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, Pius meminta seluruh sekolah pelayaran di Indonesia tidak lagi menggunakan atribut militer.

Selain atribut, Pius juga berharap agar pakaian para mahasiswa sekolah kedinasan menggunakan pakaian biasa seperti kampus lainnya.

Dihapuskannya penggunaan atribut militer bukan hanya diperuntuhkan untuk para siswa sekolah kedinasan.

Baca juga: Adik Taruna STIP yang Tewas di Tangan Senior Akan Terima Beasiswa dari Kemenhub

Tapi, Pius berharap agar pegawai Kemenhub juga tidak lagi menggunakan atribut militer.

"Saya minta agar pegawai kenenterian perhubungan pakaian dinasnya tidak lagi pakai atribut militer," sambung Pius.

Metode pengajaran dan mata kuliah di sekolah kedinasan, menurut Pius juga perlu dikaji ulang agar lebih efektif.

Lalu, pembuatan pakta integritas atau perjanjian agar para taruna tidak lagi main kekerasan di lingkungan kampus dinilai penting untuk dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com