Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum akan melibatkan badan adhoc untuk mengerjakan verifikasi faktual atas syarat dukungan bagi bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai.

Hal itu termaktub di dalam Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pilkada 2024.

"Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan/desa) dan dapat dibantu oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)," tulis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam beleid itu.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Petugas PPS dan PPK juga akan dilibatkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi terhadap bukti dukungan itu.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, mengakui bahwa beban kerja para verifikator KPU diprediksi akan cukup berat.

Sebab, tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya, Pilkada 2024 digelar secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, kecuali Provinsi DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Jakarta.

Itu berarti, verifikator KPU di setiap provinsi harus mengerjakan verifikasi untuk bakal pasangan calon gubernur nonpartai sekaligus bakal pasangan calon bupati/wali kota nonpartai di provinsi yang sama.

"KPU sudah melakukan analisis mendalam terkait beban kerja pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan tersebut," ucap Idham kepada Kompas.com, Sabtu (11/5/2024).

"Prinsip efektif dan efisien jadi landasan pelibatan badan adhoc dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan tersebut. Insya Allah semuanya berjalan lancar," lanjutnya.

Beban kerja berat verifikator ini terjadi karena metode verifikasi faktual tidak menggunakan metode sampling, melainkan sensus/canvassing.

"Dengan cara canvassing atau dikunjungi dari pintu-ke-pintu rumah pendukung serta menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti pemanggilan video," kata Idham.

Ini artinya, verifikasi faktual dilakukan terhadap setiap warga yang menyerahkan salinan KTP sebagai bukti dukungannya terhadap bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai, secara satu per satu.

Baca juga: Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Hal ini berbeda dengan metode verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, yang dilakukan secara sampling, sehingga hanya sebagian dari daftar anggota partai politik yang ditemui secara langsung oleh verifikator KPU.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur, bakal pasangan calon nonpartai memang mesti terlebih dulu menyerahkan syarat dukungan ke KPU.

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi mereka untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon gubernur dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik yang tak perlu verifikasi.