Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menolak wacana penggabungan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Khofifah menegaskan, urusan perempuan dan anak tidaklah sederhana.

Selain itu, dia menekankan pekerjaan di Kemensos juga bukan cuma memberi sumbangan.

Hal tersebut Khofifah sampaikan saat ditanya dalam talkshow ketika menghadiri acara bimtek pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2024).

"Sebaiknya tidak. Urusan perempuan, urusan anak bukan sekadar sesuatu yang sederhana. How to empower, how to protect them itu tidak sederhana. Dan di UN juga ada cukup banyak sidang-sidang umum terkait pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan juga perlindungan anak," ujar Khofifah.

"Kemudian Kemensos jangan dilihat ini adalah kementerian charity, ada perspektif yang mungkin melihat Kemensos itu charity, tidak. Karena di situ ada proses memang rehabilitatif, ada proses perlindungan sosial, ada proses pemberdayaan sosial," sambungnya.

Baca juga: Di Sidang MK, Risma: Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun pada 2024 karena Belanja El Nino Keluar

Khofifah menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan 17 ribu pulau lebih dan keberagaman yang luar biasa.

Menurutnya, Kemensos lah yang membangun perspektif perdamaian dan harmoni sosial.

"Itu bukan sekadar charity, bukan PKH saja, tapi PKH juga ada graduation system mestinya cukup 5 tahun. Kecuali yang sangat rentan setelah itu mereka harus diajak mandiri siapa yang punya tugas? Pendamping-pendamping PKH. Jadi saya berharap bahwa tidak digabung. Pasti akan ada yang ketimbun kalau digabung," jelas Khofifah.

Maka dari itu, Khofifah mengatakan Kemensos memiliki tugas yang sangat besar, sedangkan KemenPPPA memiliki banyak tugas substantif terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Apalagi, kata dia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih kerap terjadi.

"Dan perlindungan efektif itu tidak bisa dilakukan, apalagi secara struktural tidak ada institusi yang akan memberi ruang. Kan ini kalau digabung enggak ada anggaran di APBD nanti, enggak ada anggaran nanti, sekarang saja sudah kecil-kecil," imbuh mantan Gubernur Jawa Timur ini.