Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih prestasi terbaik di kancah regional dan nasional.

Terbaru, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI karena dinilai berperan aktif dalam mendorong percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada 2023.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan penilaian tersebut menggunakan indikator monitoring center for prevention (MCP).

Dengan indikator tersebut, KPK dapat memetakan titik rawan korupsi dan mengidentifikasi titik mana saja yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi praktik korupsi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penilaian yang diberikan KPK RI kepada Pemkot Surabaya merupakan yang tertinggi alias peringkat satu di Jawa Timur dan nomor tujuh se-Indonesia.

“Jadi, peningkatannya luar biasa dari peringkat ke-14 jadi nomor tujuh di Indonesia dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” kata Eri dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Catatan Torehan Kinerja dan Program Pemkot Surabaya Sepanjang 2023

Berdasarkan penilaian dari KPK, nilai rata-rata capaian MCP nasional sebesar 75 persen. Sementara itu, nilai rata-rata capaian MCP di tingkat Provinsi Jatim sebesar 92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim dan nasional.

Eri menyebut, penilaian tersebut merupakan wujud kinerja Pemkot Surabaya yang luar biasa. Atas pencapaian ini, ia meminta jajarannya untuk terus berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi dan melayani secara transparan.

Selain prestasi tersebut, hasil survei penilaian integritas (SPI) Pemkot Surabaya juga mencatatkan hasil memuaskan dengan nilai 79,57 persen terjaga atau kategori "Hijau" pada 2023. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan Provinsi Jatim.

“Kami akan terus berbenah diri karena Pemkot dan Wali Kota Surabaya adalah pelayan masyarakat. Jika pemkot bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terangnya.

Eri mendorong jajarannya di lingkungan pemkot untuk menerapkan Zona Integritas (ZI) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada pelayanan. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang akhirnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Saat ini, kata Eri, terdapat beberapa dinas yang didorong untuk menjadi WBK dan WBBM, seperti rumah sakit.

“Selain rumah sakit, kami juga mendorong dinas lain untuk mengarah ke sana. Inisiatif ini semakin menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjalankan roda pemerintahan bebas korupsi dan transparans kepada masyarakat,” kata Eri.

Perkuat pencegahan korupsi

Sementara itu, Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari mengatakan, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring menggunakan program MCP dalam mengukur capaian kinerja program pencegahan korupsi di semua pemerintah daerah.

Pada program MCP, terdapat delapan area indikator, yaitu Perancangan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

DOK. Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari KPK.

“Semua aspek tersebut telah diterapkan untuk memastikan semua prosedur, pelayanan, dan tindakan aparatur kami telah sesuai dengan ketentuan,” kata Basari.

Basari mengungkapkan, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, di antaranya mengoptimalkan dan memperbaiki sistem layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) SIOLA serta menambah mal pelayanan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Rencananya, mal pelayanan akan dibuka di beberapa titik lainnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah melaksanakan pelayanan di Balai RW dalam rangka mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengoptimalan dan perbaikan sistem pelayanan telah dilakukan oleh wali kota pada awal 2024 .

Saat itu, Eri ingin sistem pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan (adminduk) dapat diurus menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya.

“Tujuannya, untuk mempermudah masyarakat dan memangkas rantai birokrasi pelayanan di Kota Surabaya,” kata Basari.

Baca juga: Pemkot Surabaya Bakal Luncurkan Program 1 Sarjana untuk Tiap Keluarga Miskin, Siapkan 200 Kuota di Tahap Awal

Dalam rangka mencegah korupsi, lanjut Basari, Pemkot Surabaya telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf.

Pada pasal tersebut, terdapat poin “melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi”.

“Untuk mewujudkan amanat tersebut, kami membangun sistem pelayanan secara online dan kanal-kanal pengaduan,” tuturnya.

DOK. Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari KPK.

Selain melakukan perbaikan pelayanan, Pemkot Surabaya juga mengundang narasumber dari KPK dalam berbagai acara sosialisasi pencegahan korupsi. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman antikorupsi, mulai dari dinas sampai kelurahan. Acara ini juga melibatkan awak media, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat, RT, RW dan LPMK.

“Pencegahan korupsi harus dilakukan dengan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat,” kata Basari.

Baca juga: Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Perizinan di Satu Tempat

Jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi, lanjutnya, Pemkot Surabaya akan melakukan pembinaan sesuai tingkat pelanggarannya. Apabila hal tersebut menjadi ranah Aparat Penegakan Hukum (APH), maka akan diproses sesuai ketentuan.

Basari berharap, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya dalam mempermudah pelayanan dan transparansi dapat berjalan baik.

“Oleh karena itu, kami harap masyarakat ikut serta mendukung upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya menuju pemerintahan yang bersih,” tuturnya. (ADV)