Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Kompas.com - 23/04/2024, 19:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa partainya mempertimbangkan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mengedepankan kepentingan nasional.

"Dan kepentingan nasional, tidak harus kita sama sama dalam satu gerbong. Harus ada teman yang mengingatkan, kan gitu," kata Komarudin kepada Kompas.com saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Komarudin kemudian menjelaskan tentang pentingnya peran teman untuk mengingatkan. Dia mengatakan, 

Baca juga: PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa Abuse of Power

Dalam konteks ini, dia menggambarkan jika PDI-P berada di luar pemerintahan Prabowo sehingga berfungsi sebagai pengawas di DPR.

Menurut Komarudin, teman yang baik adalah yang rajin mengingatkan untuk membuat lebih baik.

"Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan, 'Hei teman, di situ ada jurang'. Itu teman yang baik. Tapi kalau banyak badut badut politik, itu juga berbahaya," ujar Komarudin.

"Teman sudah mau masuk ke jurang, dipuji terus sampai masuk jurang, semua pasti lepas tangan. Nah itu yang tidak boleh terjadi," katanya lagi.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengatakan, PDI-P menyoroti banyaknya partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Menurut dia, jika PDI-P akhirnya bergabung dalam koalisi tersebut, bisa saja kepentingan koalisi jadi terganggu.

"Jadi kalau kita ada di luar pemerintahan, sebenarnya itu bagian dari penghormatan kita kepada Pak Prabowo maupun teman-teman di koalisi sebelah," ujar Komarudin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan sikap partainya apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Rakernas yang digelar pada Mei mendatang.

"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah di kantor DPP PDI-P, Senin (22/4/2024) malam.

Baca juga: Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Basarah mengatakan, apa pun sikap yang akan diputuskan nantinya, PDI-P sudah terbiasa.

Menurut doa, PDI-P terbiasa dalam berbagai kondisi politik setiap masa pemerintahan.

"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," kata Basarah.

Untuk diketahui, Rakernas PDI-P yang ke-5 bakal digelar pada 24-26 Mei 2024.

Baca juga: Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com