JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa partainya mempertimbangkan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mengedepankan kepentingan nasional.
"Dan kepentingan nasional, tidak harus kita sama sama dalam satu gerbong. Harus ada teman yang mengingatkan, kan gitu," kata Komarudin kepada Kompas.com saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
Komarudin kemudian menjelaskan tentang pentingnya peran teman untuk mengingatkan. Dia mengatakan,
Baca juga: PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa Abuse of Power
Dalam konteks ini, dia menggambarkan jika PDI-P berada di luar pemerintahan Prabowo sehingga berfungsi sebagai pengawas di DPR.
Menurut Komarudin, teman yang baik adalah yang rajin mengingatkan untuk membuat lebih baik.
"Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan, 'Hei teman, di situ ada jurang'. Itu teman yang baik. Tapi kalau banyak badut badut politik, itu juga berbahaya," ujar Komarudin.
"Teman sudah mau masuk ke jurang, dipuji terus sampai masuk jurang, semua pasti lepas tangan. Nah itu yang tidak boleh terjadi," katanya lagi.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengatakan, PDI-P menyoroti banyaknya partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Baca juga: Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo
Menurut dia, jika PDI-P akhirnya bergabung dalam koalisi tersebut, bisa saja kepentingan koalisi jadi terganggu.
"Jadi kalau kita ada di luar pemerintahan, sebenarnya itu bagian dari penghormatan kita kepada Pak Prabowo maupun teman-teman di koalisi sebelah," ujar Komarudin.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan sikap partainya apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Rakernas yang digelar pada Mei mendatang.
"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah di kantor DPP PDI-P, Senin (22/4/2024) malam.
Baca juga: Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Basarah mengatakan, apa pun sikap yang akan diputuskan nantinya, PDI-P sudah terbiasa.
Menurut doa, PDI-P terbiasa dalam berbagai kondisi politik setiap masa pemerintahan.
"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," kata Basarah.
Untuk diketahui, Rakernas PDI-P yang ke-5 bakal digelar pada 24-26 Mei 2024.
Baca juga: Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.