JAKARTA, KOMPAS.com - Proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir.
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Baca juga: Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang Dissenting Opinion dalam Putusan Sengketa Pilpres
Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.
"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.
Setelah proses sengketa selesai, kini sorotan tertuju pada dinamika politik nasional.
Sebab dengan bekal keputusan MK itu maka diperkirakan proses lobi-lobi politik bakal semakin gencar.
Baca juga: Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar
Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, putusan MK itu sekaligus mengafirmasi kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pasca hitung cepat lembaga survei kredibel, dan hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Agung meyakini situasi politik akan mencair usai putusan MK. Sebab sekat-sekat politik yang tadinya membatasi seluruh kubu saat ini seolah sudah diangkat melalui putusan MK.
Dia bahkan memprediksi sejumlah partai politik yang sebelumnya ada dalam posisi berseberangan kemungkinan besar bakal beralih buat mengamankan posisi.
"Sehingga setelah ini peta koalisi pilpres semakin cair dan arahannya di partai-partai di kubu 01 maupun partai-partai di kubu 03 kemungkinannya akan segera resmi merapat ke kubu 02," kata Agung saat dihubungi pada Senin (22/4/2024).
Baca juga: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran
Agung menambahkan, situasi politik nasional bakal semakin mencair jika sejumlah tokoh kunci seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu.
Prabowo dan Mega ada dalam posisi saling berhadapan dalam Pilpres 2024. Sebab PDI-P dan koalisinya mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.
Sedangkan Prabowo diusung menjadi calon presiden (Capres) oleh Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Baca juga: Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran
"Termasuk kemungkinan Ibu Mega-Prabowo bertemu untuk membuka ruang-ruang komunikasi politik yang selama ini belum optimal," ucap Agung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.