Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Kompas.com - 13/04/2024, 09:06 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

"Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden (cawapres) adalah upaya memperpanjang kekuasaan.

Baca juga: Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Sebab itu juga, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak ranting PDI-P menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDI-P terlebih dahulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Hasto juga menyinggung rencana pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pemenang pemilu, Prabowo Subianto.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Ia menyebut pertemuan dua tokoh politik senior itu akan terlaksana setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai baik permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana Ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana Terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui mahkamah konstitusi, ada juga sidang terkait dengan PTUN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com