Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Gelar Open House Idul Fitri 10 April, Masyarakat Bisa Datang Langsung

Kompas.com - 08/04/2024, 18:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menggelar open house Idul Fitri 1445 Hijriyah/2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (10/4/2024).

Menurut Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana, agenda open house rencananya dimulai pukul 09.00 WIB.

Open house dibuka bagi pejabat negara dan masyarakat.

"Rencana kita akan mulai open house untuk pejabat dan masyarakat di hari Rabu, Insyaallah 1 Syawal pukul 09.00 WIB. Namanya open house tentu tidak pakai undangan, jadi pejabat dan masyarakat bisa datang langsung," ujar Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/4/2024).

Baca juga: Jokowi Akan Rayakan Idul Fitri di Jakarta dan Gelar Open House

Meski masyarakat diizinkan hadir, Yusuf mengingatkan agar tetap tertib mengikuti aturan yang berlaku di Istana Kepresidenan.

Namun, karena acara Idul Fitri menekankan silaturahmi, prinsip keluwesan tetap diperhatikan saat open house.

"Tentu saja harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di istana, tetapi kita sangat luwes tidak kaku mengingat ini adalah hari Idul Fitri. Hari kebersamaan, hari sukacita dan saling maaf-memaafkan," jelas Yusuf.

"Jadi istana membuka pintu, beliau Presiden membuka pintu baik pejabat, para tokoh, masyarakat untuk silakan datang diterima oleh beliau dalam rangka halal bihalal. Jamnya lagi kita koordinasikan selesainya," tambahnya.

Baca juga: Driver Ojol Senang Dapat Paket Sembako dari Jokowi: Alhamdulillah, Buat yang di Rumah

Sementara itu, menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, masyarakat boleh memakai pakaian bebas tetapi harus rapi saat hadir di open house istana.

Tetapi masyarakat tidak boleh memakai celana jins.

"(Pakaian) Bebas rapi lah. Tapi enggak boleh pake jins ya. Pakai sepatu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com