Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai, pernyataan kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 2 yang menyebut pemilu ulang bisa timbulkan krisis sebagai alasan yang mengada-ada.

"Jadi menurut saya ini alasan yang dicari-cari, alasan yang mengada-ada saya menolak alasan itu," ujar kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).

Menurut Todung, pemilu ulang tidak akan mengganggu agenda ketatanegaraan mana pun, termasuk pelantikan presiden dan calon presiden terpilih dalam pemilu ulang.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, KPU Angkat Tangan soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sebab, menurut dia, pemilu putaran kedua sudah diantisipasi kemungkinannya selama perencanaan Pilpres 2024.

"Lah waktu kita merencanakan pemilu dan pilpres kita kan merencanakan dua putaran, jadi tidak ada yang terganggu," ucap Todung.

"Kalau dibikin dua putaran atau pun putar suara ulang, kita tetap bisa akan melantik pada bulan Oktober," kata dia.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut, pemilu ulang bisa menimbulkan krisis.

"Bilamana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Otto dalam sidang MK hari ini.

Otto pun mengingatkan bahwa waktu sengketa di MK juga perlu dibatasi agar rangkaian pemilu dapat diselesaikan dan masuk dalam agenda ketatanegaraan berikutnya.

"Adanya keketatan sehubungan dengan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu," ujar dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi karena KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yakni 40 tahun.

Sementara itu, Gibran baru berusia 36 tahun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin juga mendalilkan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.